Prabowo Ungkap New Policy: Polisi dan Tentara Perkuat Pertanian
New Policy menjadi tema utama pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara Pekan Nasional (PENAS) KTNA XVII Tahun 2026 di Gorontalo. Dalam sambutannya, Prabowo menggarisbawahi pentingnya peran angkatan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memperkuat sektor pertanian sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa sinergi antara kedua institusi ini tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia.
Strategi New Policy untuk Pertanian Modern
Pertanian sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih holistik, dan New Policy bertujuan menciptakan sistem integrasi antara pemerintah, TNI, dan Polri. Prabowo menjelaskan bahwa di banyak negara, institusi militer memang ditempatkan di bidang pertanian, tetapi di Indonesia, hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan ketersediaan pangan. Dalam New Policy, polisi diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan lahan pertanian, sementara TNI berperan dalam pembangunan infrastruktur dan penggunaan teknologi modern.
Bukan hanya mengamankan wilayah pertanian, kehadiran anggota TNI dan Polri di sektor ini juga bertujuan menumbuhkan ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Prabowo menyoroti bahwa kebijakan ini memungkinkan lembaga keamanan menjadi mitra aktif dalam pengembangan pertanian, bukan sekadar penjaga keamanan. “Di Indonesia, polisi turut aktif dalam mengelola pertanian, dan TNI juga terlibat langsung, bahkan sering ditemui di lapangan pertanian,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan ini berbeda dengan negara lain yang lebih mengandalkan militer untuk tugas pertanian.
Upaya Meningkatkan Keberlanjutan Pertanian
New Policy juga melibatkan penggunaan sumber daya manusia TNI dan Polri untuk memastikan keberlanjutan pertanian di daerah-daerah rawan ketidakstabilan. Dengan adanya penempatan personel militer di sawah dan kebun, Prabowo berharap dapat meningkatkan kualitas produksi, meminimalkan kerusakan lahan, dan mendorong adopsi teknologi pertanian yang lebih canggih. Selain itu, kebijakan ini diharapkan bisa memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kestabilan pasokan pangan.
Dalam konteks New Policy, Prabowo menyebutkan bahwa TNI dan Polri memiliki kemampuan untuk membantu petani melalui pengawasan pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, irigasi, dan pengolahan hasil pertanian. Ia menekankan bahwa sinergi ini akan membuka peluang baru bagi pertanian Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatkan daya saing di tingkat global. “Dengan New Policy, kita bisa mengubah paradigma pertanian dari sekadar produksi menjadi investasi yang berkelanjutan,” jelas Prabowo.
Pidato tersebut juga menyoroti peran kritis New Policy dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Prabowo berpendapat bahwa kehadiran TNI dan Polri di sektor pertanian tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Ia menambahkan bahwa peran ini menjadi fondasi untuk mewujudkan pertanian yang lebih modern, efisien, dan terukur. “TNI dan Polri akan menjadi bagian integral dari proses produksi pangan di Indonesia,” tegasnya.
Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa New Policy ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menyarankan penguatan kerja sama antara lembaga keamanan, pemerintah, dan petani untuk menciptakan model pertanian yang lebih terpadu. Dengan New Policy, Prabowo berharap Indonesia bisa menjadi contoh dalam mengintegrasikan sektor pertanian dengan keamanan nasional. “Kita harus memastikan bahwa pertanian tetap menjadi prioritas nasional,” tutupnya.