Honorer Tidak Diangkat PPPK tapi Insentif Naik Berlipat
Topics Covered – BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar mengungkapkan, pemerintah sedang memperhatikan kesejahteraan guru madrasah yang berstatus honorer, meski tidak diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kenaikan insentif ini diharapkan bisa meningkatkan motivasi dan kepuasan para tenaga pendidik non-ASN,” jelasnya. Pernyataan ini muncul setelah Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja spesifik dengan Kantor Kanwil Kemenag Aceh dan pemerintah daerah se-Aceh, Rabu (24/6).
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII menyampaikan dukungan terhadap peningkatan insentif guru honorer. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kondisi para pendidik yang masih berstatus kontrak. Angka 295,8 miliar rupiah yang dialokasikan untuk insentif ini sebagian besar ditujukan pada guru madrasah honorer tanpa sertifikat pendidik. Insentif mereka naik dari Rp250 ribu per bulan menjadi Rp1,5 juta, menurut rencana kenaikan yang disetujui akhir Juni 2026.
Topics Covered juga menyoroti kebijakan percepatan revitalisasi madrasah dan penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren. Selain itu, alokasi anggaran tambahan sebesar Rp41,8 triliun yang disetujui Komisi VIII mencakup tiga program utama: penyempurnaan sistem pengadaan PPPK, penguatan kualifikasi tenaga pendidik, dan peningkatan insentif berbasis unit cost. Kenaikan unit cost ini dipercaya bisa memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Program Strategis untuk Pendidikan Madrasah
Kemenag Aceh mengungkapkan, peningkatan insentif guru honorer merupakan salah satu dari tiga program strategis yang mendapat persetujuan. Dua program lainnya adalah percepatan revitalisasi madrasah dan penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren. Program ini bertujuan memastikan madrasah tetap menjadi salah satu institusi pendidikan yang relevan dan kompetitif dalam era pendidikan inklusif. Dalam konteks Topics Covered, peningkatan insentif ini menjadi isu penting dalam pembahasan kebijakan pendidikan nasional.
“Alhamdulillah, insentif guru honorer madrasah yang belum memiliki sertifikat pendidik meningkat dari Rp250 ribu menjadi Rp1,5 juta per bulan. Ini adalah langkah konkret untuk meringankan beban mereka,” ujar Ansory Siregar. Penambahan anggaran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi kesenjangan penghasilan di sektor pendidikan non-ASN.
Kebijakan peningkatan insentif ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pendidikan madrasah di Indonesia. Pemerintah memandang bahwa guru honorer tetap memainkan peran vital dalam proses belajar-mengajar, terutama di daerah-daerah yang kurang terakses oleh tenaga pendidik ASN. Topics Covered menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat keberlanjutan pendidikan madrasah secara keseluruhan.
Proses Pembaruan Sistem Honorarium
Peningkatan insentif guru honorer tidak terlepas dari evaluasi kualitas tenaga pendidik dan kebutuhan reformasi sistem honorarium. Kemenag Aceh menuturkan, kenaikan unit cost ini bertujuan memastikan penghasilan guru honorer lebih sejajar dengan pengajar ASN. Topics Covered menyoroti bahwa meski tidak diangkat menjadi PPPK, guru honorer tetap menjadi komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Dengan insentif yang lebih besar, diharapkan mereka dapat berkontribusi lebih optimal, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah.
Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam proses penilaian kinerja guru honorer. “Kenaikan insentif harus diiringi peningkatan standar pelayanan pendidikan, baik melalui pelatihan maupun pengawasan,” tambah Ansory Siregar. Topics Covered menekankan bahwa Topics Covered ini tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Indonesia.