Ribka: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Bertanggung Jawab atas Intimidasi Dr. Icha
Pemandangan Ribka tentang Intimidasi yang Dilakukan oleh Anggota DPRD TTU
Ribka Tjiptaning, tokoh politik yang juga menjabat sebagai Ketua DPPPDI Perjuangan, memberikan pernyataan tajam terkait dugaan intimidasi yang dialami dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau dikenal sebagai dr. Icha, oleh tiga anggota DPRD dari Daerah Timor Tengah Utara (TTU). Menurut Ribka, insiden tersebut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melindungi tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugasnya. “Dokter menjalankan pengabdian kepada masyarakat, tetapi malah diintimidasi oleh pejabat. Ini adalah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Ribka dalam pernyataan resmi yang diterima pada Senin (29/6).
Kritik yang disampaikan oleh Ribka mengemuka setelah dr. Icha dituduh melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas sebagai dokter. Ribka menilai tindakan ini tidak hanya merugikan psikologis dr. Icha, tetapi juga menghambat kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja kesehatan adalah prioritas pemerintah, terutama dalam konteks krisis kesehatan yang sedang dihadapi. “Kami berharap pemerintah tidak hanya menanggapi insiden ini secara reaktif, tetapi juga memastikan langkah-langkah preventif untuk menghindari hal serupa di masa depan,” tambahnya.
“Dokter adalah garda depan dalam memerangi penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat. Jika mereka diintimidasi, maka itu berarti pemerintah gagal melindungi pengabdian mereka,” kata Ribka dalam wawancara terpisah.
Intimidasi terhadap dr. Icha menurut Ribka bukanlah kejadian yang terpisah dari masalah besar di bidang kesehatan. Ia menyoroti bahwa insiden ini mencerminkan kurangnya pengakuan terhadap peran vital para tenaga medis dalam sistem pelayanan kesehatan. “Kedaulatan dokter dalam menjalankan tugas harus dihormati. Jika tidak, maka ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme di bidang kesehatan,” jelasnya.
Menurut Ribka, tindakan intimidasi terhadap dr. Icha harus dianggap sebagai indikasi dari korupsi dan nepotisme yang terjadi di lingkungan pemerintah. “Ini bukan sekadar masalah individu, tetapi mencerminkan sistem yang tidak adil. Jika pejabat mengintimidasi dokter, maka mereka juga mengintimidasi rakyat,” tegas Ribka. Ia meminta penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap akar masalah serta tindakan tegas terhadap pelaku, baik melalui hukum maupun kode etik yang berlaku.
Respons dari Pemerintah dan Reaksi Masyarakat
Selain kritik dari Ribka, sejumlah organisasi profesi dan masyarakat juga menyoroti kasus ini. Kelompok Profesi Kesehatan Daerah Timor Tengah Utara (PPKDTU) menyatakan dukungan penuh terhadap dr. Icha dan menilai bahwa pemerintah daerah harus memperjelas tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan pekerja kesehatan. “Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah dalam memastikan hak dan kesejahteraan tenaga medis,” kata Ketua PPKDTU dalam pernyataan terpisah.
Kasus intimidasi dr. Icha dianggap sebagai contoh nyata ketidakseimbangan kekuasaan antara pejabat dan pekerja kesehatan. Ribka menambahkan bahwa insiden ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRD. “Pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak ada pejabat yang merasa bisa melakukan intimidasi tanpa konsekuensi,” jelasnya. Ribka juga menyarankan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi lebih baik untuk mengatasi masalah ini secara kolektif.
Sejumlah anggota DPRD dari TTU yang terlibat dalam insiden ini sempat memberikan pernyataan bahwa tindakan mereka adalah upaya untuk memastikan kepatuhan dokter terhadap aturan yang berlaku. Namun, Ribka menilai bahwa tindakan tersebut terkesan tidak proporsional dan bisa dianggap sebagai upaya menekan dr. Icha agar menuruti kehendak politik. “Jika dibiarkan, hal ini bisa menciptakan budaya korupsi di sistem kesehatan,” kata Ribka.
Reaksi masyarakat terhadap kasus ini juga cukup signifikan. Banyak warga TTU mengunggah dukungan terhadap dr. Icha di media sosial, menyebutkan bahwa ia adalah sosok yang berdedikasi tinggi. Ribka berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan nyata kepada tenaga medis, termasuk dengan memperbaiki sistem pengawasan dan penghargaan terhadap mereka. “Dokter harus dihargai, bukan diintimidasi,” pungkas Ribka.
Dengan adanya penekanan Ribka pada keharusan pemerintah bertindak tegas, kasus ini diharapkan menjadi peringatan bagi semua pihak. Ribka menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya tergantung pada kebijakan, tetapi juga pada perlindungan terhadap pekerja yang menjadi tulang punggung pelayanan publik. “Kami menantikan respons yang konstruktif dari pemerintah dan harapan kita adalah agar pihak yang bersalah dapat menerima sanksi yang adil,” tutup Ribka.