KPK Perluas Kasus Silmy Karim ke Dugaan Pemerasan di Kantor Imigrasi Depok
What Happened During penyelidikan terhadap dugaan pemerasan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Jawa Barat, semakin memperjelas kemungkinan praktik korupsi yang melibatkan Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam proses investigasi yang berlangsung hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menggali informasi lebih dalam mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan dokumen keimigrasian. What Happened During, yang diawali dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 2-3 Juni 2026 di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, kini terus berkembang melalui pemeriksaan saksi-saksi tambahan seperti WNR, seorang pekerja di Depok, yang diperiksa oleh KPK pada Kamis (2/7).
Ekspansi Penyelidikan Melibatkan Berbagai Posisi di Kantor Imigrasi
What Happened During pemeriksaan KPK, dugaan pemerasan tidak hanya terbatas pada tingkat daerah, tetapi juga melibatkan posisi strategis di pusat. Berbagai pejabat seperti Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian di Jakarta Barat, Merzi Driyasman, serta staf di Bagian Pelayanan Dokumen Perjalanan seperti Nisrina Arumdanie dan Lutfan Pahlevi, menjadi saksi kunci dalam proses ini. Selain itu, Rifki Aditya Nur Vijri, tenaga outsourcing di Bagian Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, dan Dewa Made Krisna Gautama, Kepala Seksi Pengelolaan Izin Tinggal, juga diperiksa untuk mengungkap detail lebih lanjut. What Happened During penyelidikan ini menunjukkan bahwa korupsi dalam sistem keimigrasian terjadi secara sistematis, melibatkan berbagai tingkatan birokrasi.
“Dugaan pemerasan di Kantor Imigrasi Depok didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya praktik penyuapan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing. What Happened During investigasi KPK, kita melihat bahwa pengambilan keuntungan tersebut dilakukan melalui jaringan yang terstruktur,” jelas Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers.
Aliran Dana Diduga Terjadi dari Pusat ke Daerah
KPK menyatakan bahwa aliran dana pemerasan diduga berasal dari tingkat pusat ke daerah. Silmy Karim, yang menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024, menjadi salah satu fokus utama dalam What Happened During pemeriksaan. Dia diduga meminta bagian dari biaya pengurusan izin tinggal WNA melalui Jaya Saputra, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat. What Happened During operasi ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka, termasuk sejumlah pejabat di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“What Happened During penyelidikan KPK, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat daerah, tetapi juga terkait dengan kebijakan yang ditetapkan di pusat. Pemerasan terjadi saat proses penerbitan izin tinggal dilakukan dengan mengutamakan kepentingan pribadi,” tutur Setyo Budiyanto.
Kasus pemerasan di Kantor Imigrasi Depok mencakup sejumlah posisi kunci, seperti Tessar Bayu Setyaji, Kepala Subdirektorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Bagus Bramantyo dan Juniadi Sri Priambudi, yang juga terlibat dalam penindakan keimigrasian. What Happened During proses investigasi, KPK menemukan indikasi bahwa dana yang diterima dari pihak swasta digunakan untuk mempercepat prosedur keimigrasian. KPK mengungkap bahwa ada upaya sistematis untuk menguntungkan diri pribadi dan kelompok tertentu.
What Happened During penyelidikan ini menegaskan bahwa KPK tidak hanya mengejar kasus individual, tetapi juga ingin mengungkap pola korupsi yang lebih luas di lingkungan Kementerian Imigrasi. Pemeriksaan saksi-saksi tambahan, termasuk Gusti Benardiansyah dari Subdirektorat Izin Tinggal, memperkuat bahwa pemerasan terjadi dalam skala yang signifikan. Proses ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menegakkan hukum dan memastikan transparansi dalam layanan keimigrasian.
What Happened During penyelidikan Silmy Karim dan jaringan terkait tidak hanya berdampak pada operasional Kantor Imigrasi Depok, tetapi juga menjadi perhatian publik terhadap kinerja birokrasi di Indonesia. KPK terus menggali lebih lanjut mengenai aliran dana, jaringan pemerasan, serta dampak dari praktik ini terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan memperluas kasus ke dugaan pemerasan, KPK mencoba mengungkap tindakan korupsi yang mungkin mengganggu proses administrasi keimigrasian secara menyeluruh.
Untuk memperdalam What Happened During, KPK mengatakan bahwa penyelidikan ini akan melibatkan analisis data keuangan, laporan kepegawaian, serta testimoni saksi yang diperoleh melalui interogasi terstruktur. Selain itu, lembaga antirasuah juga mempersiapkan langkah-langkah hukum lebih lanj