Latest Program: Batalion Teritorial TNI Ancaman Demokrasi, Harus Disetop
Latest Program yang diusung oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kini menuai kontroversi karena dinilai mengancam prinsip demokrasi. Program pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) yang diusung TNI digugat oleh kelompok aktivis sebagai upaya memperluas wewenang militer ke ranah pemerintahan sipil. Mereka memperingatkan bahwa pengembangan BTP bisa mengubah peran TNI menjadi alat pemerintah yang lebih dominan, mengurangi ruang bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik.
Konflik terkait pembentukan BTP sudah muncul di beberapa wilayah, seperti Desa Rancapinang, Kabupaten Pandeglang, Banten, serta Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Masyarakat di sana menolak pembentukan BTP karena menyangkut perselisihan lahan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Situasi serupa juga terjadi di Simawang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, di mana masyarakat adat menuntut perlindungan hak ulayat mereka. Dengan Latest Program ini, TNI dianggap mengambil alih fungsi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah sipil.
Analisis Kritik terhadap Pembentukan BTP
Koalisi Masyarakat Sipil menilai BTP memiliki potensi mengembalikan paradigma dwifungsi militer ke era sebelum reformasi. Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945 jelas menyatakan bahwa TNI bertugas menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, bukan menyelenggarakan pemerintahan sipil. Dengan Latest Program yang menambahkan tugas pembangunan, TNI bisa menjadi pengambil kebijakan yang mengabaikan peran lembaga politik dan lembaga negara lainnya. Konsekuensinya, kebebasan sipil mungkin terancam, terutama dalam pengambilan keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat secara demokratis.
“Latest Program ini mengakibatkan kekaburan dalam konstitusi, karena BTP diberi ruang lebih besar dalam memperluas fungsi keamanan dan pemerintahan sipil. Hal ini bisa menciptakan ketergantungan masyarakat pada militer, mengurangi partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi,” jelas Dimas Bagus Arya, juru bicara Koordinator KontraS, Jumat (3/7/2026).
Kebijakan BTP juga dianggap mengintervensi daerah-daerah yang sudah memiliki sistem pemerintahan lokal. Misalnya, di Nagekeo, TNI mengambil alih proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan Latest Program, TNI bisa mengambil keputusan kebijakan di tingkat daerah, menyebabkan kesenjangan antara tugas pertahanan dan tugas pembangunan. Koalisi menilai hal ini bisa mengabaikan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik.
Implikasi terhadap Kebebasan Demokrasi
Menurut para kritikus, Latest Program ini mengancam kebebasan sipil karena mengharuskan TNI aktif dalam sejumlah urusan yang sebelumnya diakui sebagai kewenangan pemerintah daerah. TNI yang memiliki komando yang lebih luas bisa mengambil alih wewenang pemerintah, termasuk dalam penguasaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam. Ini bisa menciptakan dominasi militer di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
Para aktivis mengingatkan bahwa dengan Latest Program ini, TNI bisa menjadi pihak yang lebih mengendalikan kebijakan di daerah. Situasi ini mengingatkan pada era Orde Baru, di mana militer memiliki pengaruh besar dalam politik nasional. Mereka menilai, jika BTP tidak segera disetop, maka demokrasi Indonesia bisa terganggu karena masyarakat akan kehilangan ruang untuk mengambil keputusan secara mandiri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.