Sensus Ekonomi 2026: Ribka Haluk Dorong Keterlibatan OAP dalam Pendataan
Meeting Results – Papua, Senin (6/7/2026) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam meeting results konsultasi bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas lapangan dalam Sensus Ekonomi 2026. Ribka menekankan bahwa perekrutan SDM lokal tidak hanya memperkuat keandalan data, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan. “Dengan menempatkan OAP di posisi yang tepat, kita bisa memastikan informasi yang dikumpulkan lebih mendalam dan relevan dengan konteks budaya serta lingkungan hidup mereka,” jelas Ribka dalam sesi rapat virtual yang dihadiri oleh perwakilan Pemda di Tanah Papua.
Langkah Penting untuk Akurasi Data
“OAP memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat setempat karena mereka mengerti kebiasaan dan struktur sosial yang berlaku,” tegas Ribka. Dalam meeting results ini, ia menyarankan bahwa perekrutan tenaga pendataan harus dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Ribka juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan teknis untuk memastikan OAP siap menjalankan tugas pendataan secara profesional.
Dalam meeting results tersebut, Ribka menyebutkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah. “Data yang akurat dari OAP akan memudahkan pemerintah pusat dalam merancang kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa wilayah dengan karakteristik geografis yang sulit diakses, seperti daerah terpencil, membutuhkan pendekatan yang lebih lokal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Strategi Jemput Bola dan Kolaborasi Daerah
Ribka mengusulkan penerapan strategi jemput bola yang berhasil diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam program pendataan penduduk. “Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk OAP, merasa terlibat langsung dalam penyusunan data ekonomi,” ujarnya. Strategi tersebut, menurutnya, akan membantu menjangkau kelompok yang sering diabaikan dalam pendataan sebelumnya, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Keterlibatan OAP juga diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kecepatan dan keberlanjutan pelaksanaan sensus. Ribka menekankan bahwa meeting results ini memberikan kesempatan kepada Pemda untuk memperkuat koordinasi dengan BPS dan mengoptimalkan peran OAP dalam mengumpulkan data yang berkualitas. “Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk mencapai hasil yang maksimal,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi akan bergantung pada komitmen bersama dalam menyusun strategi yang inklusif.
Target Keterlibatan OAP dalam Sensus Ekonomi
Dalam meeting results kali ini, Ribka mengumumkan target keterlibatan OAP sebagai tenaga pendataan sebesar 50% dari seluruh petugas lapangan. Tujuan ini, menurutnya, adalah untuk mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus memperkaya perspektif data sensus. “Kita ingin data ekonomi Papua mencerminkan kondisi nyata dan tidak hanya berbasis urbanisasi,” jelasnya. Ribka juga mengingatkan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya tergantung pada kuantitas petugas, tetapi juga pada kualitas data yang dihasilkan.
Sensu tugas OAP akan diperkuat oleh peran aktif Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan dinas terkait di setiap kabupaten/kota. Ribka menegaskan bahwa meeting results ini menjadi titik awal dari perubahan paradigma pendataan yang lebih partisipatif. “Kita ingin setiap warga Papua merasa bahwa sensus ekonomi adalah bagian dari kehidupan mereka, bukan sekadar kegiatan pemerintah pusat,” katanya. Dengan metode ini, Ribka yakin sensus akan mencapai tingkat kejelasan dan keakuratan yang lebih tinggi.
Kepala BPS yang hadir dalam meeting results ini menyambut baik rencana keterlibatan OAP. Ia menekankan bahwa BPS siap memberikan dukungan teknis dan logistik guna memastikan program ini berjalan efektif. “Kolaborasi dengan Wamendagri adalah langkah penting untuk mempercepat penyelesaian sensus ekonomi 2026,” ujarnya. Ribka juga menyoroti bahwa data sensus akan menjadi acuan penting dalam penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) dan dana alokasi khusus (DAK) kepada daerah-daerah yang masih membutuhkan bantuan.