New Policy: Bambang Dorong PLN Cepat Pasok Batu Bara
New Policy – Dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi listrik, DPR RI melalui Ketua Komisi XII Bambang Patijaya menegaskan perlunya percepatan pemenuhan pasokan batu bara oleh PLN (Persero) sebagai penyedia energi utama. Kebijakan baru, yaitu Domestic Market Obligation (DMO), dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan kestabilan pasokan batu bara ke pembangkit listrik dalam negeri. Bambang mengingatkan bahwa PLN harus mempercepat upayanya mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan, agar tidak mengganggu kebutuhan energi nasional.
Pelaksanaan Kebijakan DMO dan Target Pasokan Batu Bara
Kebijakan DMO yang diimplementasikan pemerintah pada tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan kontribusi batu bara domestik dalam memenuhi kebutuhan sektor ketenagalistrikan. Menurut Bambang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan alokasi batu bara sebesar 192 juta ton melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Target ini dirancang agar PLN dapat memenuhi kebutuhan sektor listrik nasional yang mencapai 154 juta ton per tahun. “Dengan adanya New Policy ini, PLN diberi tanggung jawab lebih besar untuk memastikan pasokan batu bara tidak terganggu,” jelas Bambang.
DMO bertindak sebagai mekanisme yang mengharuskan perusahaan listrik berkomitmen menyerap batu bara dari produsen dalam negeri. Ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor batu bara, yang sebelumnya menyumbang sekitar 40% pasokan nasional. Kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong pengembangan industri batu bara lokal serta menstabilkan harga energi. Bambang menekankan bahwa penyerapan pasokan harus dilakukan secara terencana agar tidak terjadi kekacauan di tengah operasional pembangkit.
Kendala Pasokan Batu Bara dan Tantangan di Lapangan
Sejauh ini, realisasi kontrak pasokan batu bara PLN hingga akhir tahun 2026 baru mencapai 134 juta ton. Artinya, masih ada kebutuhan sekitar 20 juta ton yang harus segera diisi untuk memenuhi target DMO. Bambang mengungkapkan bahwa kendala di lapangan seperti kapasitas produksi yang belum optimal, distribusi yang tidak merata, serta faktor cuaca berdampak pada keandalan pasokan. “Jika PLN tidak segera menangani hal ini, risiko kekurangan pasokan batu bara akan semakin tinggi,” tegasnya.
Bambang juga menyoroti pentingnya sinergi antara PLN, produsen batu bara, dan pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pasokan energi. Ia menambahkan bahwa kebijakan New Policy tidak hanya sebatas peraturan, tetapi juga perlu didukung oleh tindakan konkret di lapangan. “PLN harus menjadi pihak yang paling aktif dalam menggerakkan proses penyerapan batu bara, karena ketergantungan pada pasokan luar negeri bisa menyebabkan fluktuasi harga energi yang signifikan,” imbuhnya.
Pengaruh Kebijakan New Policy pada Energi Nasional
Dengan adanya kebijakan New Policy, Bambang yakin ketersediaan batu bara nasional akan lebih terjamin. Ia menekankan bahwa target 192 juta ton DMO bisa menjadi fondasi untuk menjaga keseimbangan antara produksi dalam negeri dan kebutuhan listrik. “Selama kebijakan ini diterapkan secara konsisten, kita bisa mengurangi risiko gangguan pasokan yang berdampak pada kebutuhan masyarakat,” jelas Bambang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan sektor energi terbarukan, karena batu bara yang stabil akan menjadi dasar untuk meningkatkan efisiensi pembangkit tenaga listrik.
Menurut Bambang, penyelesaian hambatan pasokan batu bara harus menjadi prioritas utama PLN. Ia menyarankan perusahaan tersebut melakukan peningkatan kinerja logistik, seperti mempercepat distribusi dari tambang ke pembangkit, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi modern untuk meminimalkan risiko gangguan. “Jika PLN tidak responsif, kita bisa menghadapi masalah yang lebih besar dalam pemanfaatan energi listrik,” tegasnya. DMO juga diharapkan menjadi jaminan bahwa produksi batu bara dalam negeri akan terus meningkat, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
Bambang menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan New Policy akan berdampak pada kestabilan perekonomian dan kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa PLN harus menjadi mitra yang tangguh dalam menjaga pasokan batu bara. “Pertumbuhan ekonomi membutuhkan energi yang stabil, dan DMO adalah langkah penting untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap mampu memenuhi kebutuhan energi listrik hingga tahun 2026, serta memberikan jaminan bahwa pasokan batu bara tetap dapat diakses secara cepat dan efisien.}