Waka MPR Harap Sensus Ekonomi 2026 Torehkan Data untuk Ekonomi Inklusif
Special Plan – Sebagai bagian dari Special Plan yang digagas oleh Komite Nasional Perekonomian (Kanperek), Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR, menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai sarana pengumpulan data yang komprehensif serta detail. Menurutnya, Special Plan bertujuan memastikan kebijakan pemerintah dapat merespons secara tepat terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperkuat peran perempuan di bidang ekonomi. “Kebijakan yang ingin meningkatkan partisipasi perempuan di dunia usaha harus didasari informasi yang akurat agar bisa efektif dan terukur,” jelas Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.
Strategi Data untuk Perjuangan Ekonomi Inklusif
Proses pencacahan ekonomi nasional tahun 2026 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai sebagai bagian penting dari Special Plan. Pencacahan ini akan berlangsung sepanjang Mei hingga Agustus 2026, dengan tujuan menggali data dasar mengenai seluruh aktivitas usaha di seluruh wilayah Indonesia. Data tersebut, kata Rerie, bisa menjadi acuan strategis dalam merancang kebijakan yang lebih spesifik, terutama untuk meningkatkan akses perempuan ke peluang ekonomi yang setara.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya sebagai kegiatan rutin, tapi juga sebagai wadah untuk mengungkap keadaan realistis sektor ekonomi. Dengan data yang lebih akurat, Special Plan dapat menjadi alat untuk mengatasi hambatan yang masih menghambat perempuan dalam berkembang secara ekonomi,” tegas Rerie.
Perempuan dan Tantangan Struktural
Ketua MPR sebelumnya menyoroti bahwa perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan budaya yang membatasi partisipasinya dalam dunia usaha. “Masih banyak ‘tembok kaca’ yang memengaruhi peluang kerja serta kewirausahaan perempuan, dan Special Plan bertujuan untuk mematahkan paradigma tersebut,” tambahnya. Menurut Lestari, data dari sensus akan memperlihatkan realitas nyata, seperti jumlah perempuan yang aktif dalam usaha kecil menengah (UKM), tingkat pendapatan, dan hambatan-hambatan yang mereka hadapi, baik dalam akses ke modal maupun pelatihan.
“Kita perlu data yang menggambarkan perbedaan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, Special Plan bisa menjadi bentuk nyata dari keadilan ekonomi, karena kebijakan yang diambil harus berdasarkan bukti, bukan asumsi,” kata Rerie.
Dalam konteks Special Plan, Lestari Moerdijat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat. “Kerja sama yang solid antara BPS, Kementerian Perekonomian, serta perwakilan perempuan akan memastikan hasil sensus mencerminkan kebutuhan sebenarnya masyarakat,” ujarnya. Data yang dihasilkan dari sensus, menurutnya, akan menjadi fondasi untuk perencanaan kebijakan yang lebih inklusif, baik dalam penyusunan anggaran maupun program pengembangan sumber daya manusia.
Salah satu harapan utama dalam Special Plan adalah adanya kebijakan yang tidak hanya meningkatkan partisipasi perempuan, tetapi juga mengubah struktur ekonomi agar lebih adil. “Perempuan adalah sektor yang tidak hanya terlibat dalam produksi, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dengan data yang lengkap, kita bisa memperkuat posisi mereka dalam perekonomian nasional,” tambahnya. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Sensus Ekonomi 2026 juga diharapkan bisa menjadi katalis untuk transformasi sistem ekonomi yang lebih inklusif. Lestari Moerdijat menyoroti bahwa data yang akurat akan membantu memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek ekonomi, seperti penghasilan, kepemilikan usaha, dan akses ke pasar kerja. “Dengan Special Plan, kita bisa membangun ekonomi yang tidak hanya berkembang, tetapi juga memberikan manfaat yang merata,” pungkas Rerie.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News