PP HIKMAHBUDHI Dukung Polri Usut Korupsi Besar, Pastikan Proses Hukum Transparan
Latest Program – Dalam rangka Latest Program pengawasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, PP HIKMAHBUDHI memberikan dukungan penuh kepada Polri, terutama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KORTASTIPIDKOR), dalam mengusut berbagai kasus dugaan korupsi besar yang kini menjadi sorotan publik. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI, Candra Aditya, yang menekankan pentingnya proses hukum yang objektif, akuntabel, dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Langkah Polri dalam Penyelidikan Korupsi
Keterangan tersebut muncul setelah tim gabungan KORTASTIPIDKOR Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta. Aksi penyidikan ini dilakukan sebagai bagian dari Latest Program penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Lokasi yang disita termasuk Cafe deβClan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di Jalan Radio I Nomor 15, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Kami percaya bahwa Polri memiliki tanggung jawab besar untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang selama ini dikhawatirkan masyarakat. Dalam Latest Program pemberantasan korupsi, tidak boleh ada ruang bagi kepentingan pribadi atau golongan. Proses hukum harus dijalankan secara profesional, terbuka, dan berdasarkan bukti yang jelas,” ujar Candra Aditya dalam pernyataan resmi.
Pendukungan PP HIKMAHBUDHI terhadap langkah Polri ini juga terkait dengan upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Candra mengingatkan bahwa transparansi dalam penyelidikan menjadi kunci utama untuk mencegah kecurigaan akan keberpihakan atau bias dalam penegakan hukum. “Kami yakin bahwa Latest Program ini akan memberikan dampak positif dalam menegakkan keadilan dan menjaga integritas institusi,” tambahnya.
Kasus yang sedang ditelusuri oleh KORTASTIPIDKOR mencakup berbagai bidang, seperti penggunaan dana desa, proyek infrastruktur, dan penyalahgunaan kewenangan di lembaga pemerintahan. Candra menjelaskan bahwa PP HIKMAHBUDHI terus memantau perkembangan kasus-kasus tersebut agar tidak ada penundaan atau penyimpangan dalam proses penyidikan. “Dengan Latest Program yang terus berjalan, kita bisa melihat tindakan nyata dari Polri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum,” katanya.
Upaya Mencegah Impunitas dalam Proses Hukum
Menurut Candra, keberhasilan Latest Program pemberantasan korupsi bergantung pada keterlibatan masyarakat secara aktif. Ia menekankan bahwa setiap langkah penyidikan harus mendapat penjelasan yang jelas, terutama ketika ada keterkaitan pejabat tinggi dengan kasus yang ditangani. “Impunitas bisa terjadi jika proses hukum diintervensi atau dihentikan sebelum adanya bukti kuat. Kami mendukung upaya Polri untuk menjaga independensi dalam Latest Program ini,” jelas Candra.
Kasus korupsi besar yang saat ini sedang ditelusuri oleh KORTASTIPIDKOR juga menarik perhatian berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga pemerintah. Direskrimsus Polda Metro Jaya menyatakan bahwa penyidikan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Polri terhadap tuntutan publik untuk mengungkap praktik korupsi yang merugikan negara. “Dengan Latest Program ini, Polri berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam penyelidikan korupsi,” tambah Candra.