Anggota Komisi VIII DPR Soroti Minimnya Anggaran BNPB 2027 dalam Rapat Terbuka
Meeting Results – JAKARTA – Dalam pertemuan terbuka Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejumlah anggota komite menyampaikan kritik terhadap alokasi dana untuk lembaga tersebut di Tahun Anggaran 2027. Anggota Komisi VIII, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menjadi salah satu yang paling tajam dalam menyatakan bahwa anggaran yang disetujui untuk BNPB dalam 2027 masih jauh dari memadai, terutama mengingat kompleksitas ancaman bencana yang semakin meningkat. Meski ada penambahan anggaran sebesar Rp941,44 miliar, Azis menegaskan bahwa angka tersebut tidak mampu mencakup kebutuhan operasional dan program pengembangan yang diperlukan.
BNPB Dianggap Tidak Mampu Tangani Tantangan Masa Depan
Azis menyoroti bahwa dengan anggaran yang terbatas, BNPB kesulitan memenuhi tanggung jawabnya sebagai pilar utama dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. “Meeting Results ini membuktikan bahwa kebutuhan di lapangan jauh lebih besar dibandingkan alokasi yang diberikan,” ujarnya dalam sesi diskusi. Ia menambahkan, selama ini BNPB kerap ditugaskan untuk melakukan respons darurat, namun kurang fokus pada pencegahan dan siap siagaan jangka panjang yang diperlukan menghadapi perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana.
“Anggaran yang ditetapkan untuk 2027 masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan kesiapsiagaan nasional,” jelas Azis.
Politisi dari PDI Perjuangan ini juga menyoroti bahwa anggaran BNPB cenderung terus-menerus tidak mencapai target optimis. Dalam beberapa tahun terakhir, ia menyebutkan bahwa lembaga itu mengalami kesulitan memenuhi permintaan untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan, serta pengadaan teknologi. Dengan situasi ini, keberhasilan dalam menangani bencana bisa terganggu, terutama saat menghadapi krisis yang melibatkan korban besar.
Peran BNPB dalam Mitigasi dan Respons Bencana
BNPB memiliki peran kritis dalam menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana, seperti pemantauan, pengumpulan data, dan koordinasi antar-instansi. Namun, Azis mengingatkan bahwa jika anggaran tidak ditingkatkan, BNPB akan kesulitan memperkuat sistem pencegahan. “Peningkatan anggaran BNPB tahun ini sangat penting, karena ini akan menentukan hasil meeting results yang kita capai,” imbuhnya.
Azis menegaskan bahwa kebutuhan untuk mencegah bencana lebih besar dibandingkan hanya mengatasi dampaknya setelah terjadi. “Dalam meeting results, kita sepakat bahwa anggaran harus seimbang antara respons darurat dan pencegahan,” lanjutnya. Ia menambahkan, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa sistem siap siagaan yang memadai membutuhkan dana yang cukup untuk pengembangan dan pelatihan. Tanpa anggaran yang memadai, keberhasilan mitigasi bencana bisa terganggu, bahkan menimbulkan risiko lebih besar bagi masyarakat.
“Meeting Results ini menjadi kesempatan untuk menilai kembali strategi BNPB. Jika tidak ada peningkatan anggaran, kita akan kembali berada dalam situasi yang serupa setiap tahun,” ujar Azis.
Perspektif Lain dari Anggota Komite
Tidak hanya Azis, beberapa anggota Komisi VIII lainnya juga memberikan pandangan serupa. Mereka menyebutkan bahwa anggaran BNPB 2027 seharusnya lebih besar untuk menunjang kegiatan seperti pemetaan risiko, peringatan dini, serta pembangunan infrastruktur tahan bencana. “Dengan anggaran yang tidak memadai, BNPB tidak bisa memberikan layanan optimal kepada daerah-daerah yang rentan,” kata anggota komite lainnya yang tidak ingin disebutkan nama.
Kritik tersebut juga didukung oleh data statistik yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami rata-rata 200-300 bencana setiap tahun. Dengan anggaran yang terbatas, BNPB kesulitan mengatur distribusi dana, termasuk untuk wilayah-wilayah yang berisiko tinggi. “Meeting Results ini memberi gambaran bahwa kita harus lebih proaktif dalam menetapkan anggaran untuk BNPB,” tambah anggota komite yang turut mengkritik pengalokasian dana.
Kebutuhan Anggaran yang Tepat untuk Kebijakan Mitigasi
Anggota Komisi VIII lainnya mengingatkan bahwa peningkatan anggaran BNPB harus didasari rencana yang jelas dan berkelanjutan. “Anggaran yang diberikan saat ini terasa tidak cukup untuk menghadapi tantangan jangka panjang,” kata salah satu anggota. Ia menambahkan, dana tambahan diperlukan untuk mengembangkan teknologi dan sistem informasi yang lebih canggih, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional.
Dalam diskusi, Azis juga mengkritik kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program penanggulangan bencana. “Selama ini, masyarakat hanya diberi informasi setelah bencana terjadi, bukan sejak awal. Anggaran yang tidak memadai membuat BNPB sulit melakukan sosialisasi dan pelatihan,” jelasnya. Ia berharap, dalam meeting results yang akan datang, pemerintah bisa menyadari pentingnya mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk BNPB, tidak hanya sebagai respons darurat tetapi juga sebagai investasi jangka panjang.
“Meeting Results ini adalah wujud kesadaran bahwa BNPB butuh dana yang lebih besar. Jika kita tidak bertindak sekarang, dampaknya akan terasa lebih besar di masa depan,” tegas Azis.
Langkah Pemerintah dan Harapan Masyarakat
Azis menegaskan bahwa anggaran BNPB 2027 harus menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan yang lebih luas. “Meeting Results ini bukan hanya untuk mengevaluasi anggaran, tetapi juga untuk membangun kerangka kerja yang lebih kuat,” ujarnya. Ia menambahkan, dana tambahan akan membantu BNPB dalam memperkuat komunikasi dengan daerah, meningkatkan kapasitas responden, dan menekan kerugian akibat bencana yang bisa terjadi di berbagai wilayah.
Dalam sesi tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa anggaran BNPB 2027 akan digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pemantauan risiko, pelatihan masyarakat, dan peningkatan kebutuhan logistik. Namun, anggota komisi menilai jumlah tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah bencana yang terjadi setiap tahun. “Kita perlu merancang anggaran yang lebih realistis, bukan hanya berdasarkan pengalaman tahun lalu,” kata Azis.