DPRD Kulon Progo Kritik Penugasan Guru di Sekolah Takyat
Latest Program – Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, DPRD Kulon Progo menyoroti kekurangan tenaga pendidik sebagai tantangan utama dalam penerapan Program Sekolah Takyat. Kebijakan penugasan guru daerah sebagai pengajar tamu dalam program ini dinilai perlu dianalisis lebih mendalam, karena keterbatasan jumlah guru di berbagai satuan pendidikan masih menjadi masalah yang mengemuka. Program Sekolah Takyat, yang bertujuan memperluas akses pendidikan di daerah terpencil, kini dianggap bisa mengganggu kelancaran proses belajar mengajar jika tidak dikelola dengan baik.
Analisis dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin, menegaskan bahwa meskipun pihaknya mendukung program Sekolah Takyat, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. “Dalam kondisi kekurangan guru, penugasan pengajar tamu perlu dikaji secara cermat untuk memastikan tidak merugikan sekolah yang sudah ada,” jelas Aris saat rapat di Kulon Progo, Senin (13/7). Ia menyoroti pentingnya pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini, agar tidak menambah beban daerah yang saat ini masih kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
Aris mengkritik sikap pemerintah daerah dalam menghadapi program Sekolah Takyat. Menurutnya, pihak daerah harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan peminjaman guru dari luar daerah, serta memastikan bahwa keputusan ini tidak memperburuk kesenjangan sumber daya manusia di sekolah-sekolah. “Program ini seharusnya menjadi solusi, bukan penyebab masalah. Jika tidak dikelola dengan tepat, bisa jadi mengakibatkan ketidakseimbangan tenaga pendidik di seluruh wilayah,” tambahnya.
Kebijakan Penugasan Guru dan Konsistensinya
Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Edi Priyono, menambahkan bahwa konsistensi kebijakan antar kementerian terkait Sekolah Takyat masih kurang. Ia menyebut mekanisme peminjaman guru terkesan tergesa-gesa, sehingga berpotensi menyulitkan daerah dalam menjalankan tugas pendidikan. “Dalam kondisi yang tidak stabil, penugasan guru sebagai pengajar tamu bisa berdampak negatif, terutama jika tidak didukung oleh rekrutmen guru tetap yang memadai,” ujar Edi.
Pemkab Kulon Progo juga diharapkan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik secara objektif. Edi menyarankan agar daerah memprioritaskan pengisian kekosongan guru di sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan, sebelum mengalokasikan sumber daya untuk program tambahan seperti Sekolah Takyat. “Selain itu, perlu ada komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan ini,” pungkasnya.
Strategi Penyelesaian Masalah
Dalam menyikapi kritik tersebut, DPRD Kulon Progo mengusulkan beberapa langkah penyelesaian. Pertama, pemerintah pusat harus mempercepat rekrutmen guru tetap untuk Sekolah Rakyat, agar tidak terlalu bergantung pada guru pengajar tamu. Kedua, pihak daerah dianjurkan mengajukan rekomendasi terkait penugasan guru ke kementerian terkait, agar kebijakan ini bisa disesuaikan dengan kondisi nyata. “Kebijakan pendidikan harus dirancang dengan koordinasi yang baik, bukan hanya dari satu pihak saja,” kata Aris.
Selain itu, DPRD juga menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas Program Sekolah Takyat. Pemantauan rutin akan memastikan bahwa program ini benar-benar berdampak positif, dan tidak mengorbankan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah lain. “Dengan melakukan evaluasi, kita bisa menyesuaikan strategi secara dinamis, terutama mengingat kebutuhan tenaga pendidik terus berubah seiring waktu,” jelas Edi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News