Redistribusi Guru ASN ke Sekolah Swasta di Papua Masih Hadapi Hambatan Sistem
Beritanaya.com – Inilah Kendala Penempatan Guru PNS dan PPPK yang menghambat percepatan redistribusi tenaga pendidik menuju sekolah swasta di wilayah Papua Barat Daya. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Daya terus berupaya mengatasi tantangan teknis agar program ini dapat berjalan optimal. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat pemerataan layanan pendidikan berkualitas, khususnya untuk masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang mayoritas bersekolah di lembaga swasta.
Hambatan Integrasi Sistem di BKN
Menurut Otto Ihalauw, anggota BP3OKP Papua Barat Daya, pelaksanaan redistribusi guru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 masih terhambat oleh proses integrasi sistem mutasi ASN di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meskipun regulasi telah diterbitkan, implementasi teknis masih memerlukan penyesuaian sistem yang komprehensif.
“Aturan sudah keluar pada 2025, tetapi sekarang masih dalam proses melengkapi sistem Integrated Mutasi (I-MUT) di BKN sehingga pelaksanaan teknisnya belum bisa berjalan optimal,” katanya di Sorong, Kamis (23/7).
Otto menambahkan bahwa sekolah-sekolah swasta di wilayah Papua masih menjadi tempat belajar bagi mayoritas siswa orang asli Papua. Bahkan, di sejumlah yayasan, proporsi siswa OAP mencapai angka 80 hingga 100 persen. Oleh karena itu, redistribusi guru ASN ke sekolah swasta perlu segera direalisasikan agar kualitas pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat tetap terjaga.
Dampak Terhadap Pencatatan Data
Salah satu kendala utama yang dihadapi ialah belum berfungsinya sistem I-MUT di BKN yang seharusnya mengintegrasikan proses mutasi ASN, termasuk penempatan guru ke sekolah swasta. Hal ini menyebabkan berbagai masalah dalam pencatatan data yang berdampak pada akurasi informasi kepegawaian.
“Akibatnya, guru ASN (PNS, red) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditempatkan di sekolah swasta belum dapat merekam data penugasannya melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” jelasnya.
Sementara itu, BP3OKP Papua Barat Daya terus melakukan koordinasi intensif untuk menyelesaikan hambatan teknis tersebut. Dengan sistem yang berfungsi penuh, diharapkan penempatan guru ASN dan PPPK ke sekolah swasta dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi dengan baik. Proses ini akan memastikan bahwa setiap tenaga pendidik yang ditempatkan memiliki catatan yang akurat dalam sistem nasional pendidikan.
Upaya percepatan redistribusi ini juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas pendidikan di Papua. Integrasi sistem yang sempurna akan memudahkan monitoring dan evaluasi penempatan guru, serta memastikan bahwa sumber daya manusia pendidikan tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah. Koordinasi antara berbagai instansi terkait menjadi kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.