Insentif SPPG Tak Lagi Sama Rata Rp 6 Juta per Hari, Ini Alasannya

Sistem Insentif Dapur MBG Diubah: Bayaran Tidak Lagi Seragam Rp 6 Juta per Hari

Beritanaya.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan pemerintah memasuki fase penyesuaian mekanisme pembiayaan di tingkat dapur. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa besaran insentif harian bagi setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak lagi diberikan secara seragam sebesar Rp 6 juta. Mulai sekarang, nominal yang diterima tiap dapur akan dikalibrasi mengikuti volume porsi makanan yang benar-benar diproduksi dalam satu hari operasional.

Masalah Keadilan dalam Skema Lama

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono pada Kamis malam, seusai mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menyoroti ketimpangan yang melekat pada aturan sebelumnya, yakni ketika dapur dengan kapasitas produksi jauh lebih besar menerima kompensasi identik dengan dapur berskala kecil.

“Sekarang tidak, ya, tidak rata semua dapur semua kemudian dibayar Rp 6 juta, itu tidak adil.”

Sudaryono menjelaskan bahwa ketentuan lama itu merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya. Dalam praktiknya, terdapat dapur yang mengolah hingga 3.000 porsi per hari, dapur lain yang menghasilkan 2.000 porsi, dan dapur dengan kapasitas 2.500 porsi. Semua menerima angka yang sama, tanpa mempertimbangkan beban kerja aktual masing-masing unit.

“Itu kan aturan dibuat oleh pimpinan sebelum saya. Ada dapur bikin 3.000 porsi, ada yang 2.000 porsi, ada yang dapur 2.500 porsi. Dibayar semua Rp 6 juta, kan tidak adil, dong?”

Mekanisme Baru: Insentif Proporsional terhadap Produksi

Perubahan ini menempatkan volume produksi harian sebagai variabel utama dalam perhitungan insentif. Dengan pendekatan tersebut, dapur yang menanggung beban logistik, tenaga kerja, dan bahan baku lebih besar akan memperoleh kompensasi yang secara proporsional lebih tinggi. Sebaliknya, dapur berskala kecil tidak lagi “dibebani” standar pembayaran yang tidak mencerminkan kapasitas riilnya.

Penyesuaian ini juga dimaksudkan untuk menutup celah insentif yang berpotensi mendorong praktik tidak efisien. Ketika bayaran tidak berkorelasi dengan output, dapur berkapasitas besar memiliki sedikit insentif ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, sementara dapur kecil justru menerima kompensasi yang tidak sebanding dengan kontribusi nyatanya terhadap pemenuhan gizi masyarakat.

Landasan Regulasi dan Jadwal Implementasi

Sudaryono mengungkapkan bahwa BGN sedang finalisasi peraturan kepala badan yang akan menjadi payung hukum bagi perubahan skema insentif tersebut. Dokumen regulasi itu, menurutnya, telah diajukan dan diharapkan terbit dalam pekan berjalan.

“Saya sudah mengajukan peraturan kepala badan yang harapannya di pekan ini itu sudah keluar sehingga rencana besok (Jumat (4/9) atau Senin (7/9) saya mau umumkan perubahan insentif itu.”

Jika jadwal tersebut terpenuhi, publikasi resmi perubahan insentif akan dilakukan pada Jumat, 4 September, atau paling lambat Senin, 7 September. Artinya, dalam hitungan hari, seluruh SPPG di berbagai daerah akan menerima informasi mengenai nominal baru yang berlaku bagi operasional mereka.

Konteks Program MBG dan Peran SPPG

Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang bertujuan memastikan anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya memperoleh asupan gizi yang memadai melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis. SPPG berfungsi sebagai unit pelaksana di lapangan: dapur-dapur yang mengolah, mengemas, dan mendistribusikan porsi makanan ke titik-titik penerima manfaat.

Jumlah dapur yang beroperasi dalam kerangka MBG terus bertambah seiring perluasan cakupan program ke berbagai provinsi dan kabupaten. Setiap dapur memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, ditentukan oleh skala komunitas yang dilayani, ketersediaan tenaga kerja lokal, serta infrastruktur logistik di wilayah masing-masing. Perbedaan kapasitas inilah yang membuat skema pembayaran seragam menjadi tidak lagi relevan secara operasional maupun etis.

Implikasi bagi Operator Dapur dan Pengawasan

Bagi pengelola SPPG, perubahan ini membawa konsekuensi langsung terhadap perencanaan keuangan harian. Dapur berkapasitas tinggi akan melihat peningkatan pendapatan operasional, sementara dapur berskala kecil perlu menyesuaikan ekspektasi finansialnya. Keduanya tetap harus memenuhi standar mutu gizi, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi yang ditetapkan BGN.

Di sisi pengawasan, mekanisme insentif berbasis produksi juga memberikan pemerintah alat ukur yang lebih granular untuk memantau kinerja tiap dapur. Data porsi harian yang menjadi dasar pembayaran sekaligus menjadi indikator output program, memudahkan identifikasi dapur yang beroperasi di bawah kapasitas atau yang memerlukan intervensi teknis.

Penyesuaian ini menegaskan bahwa pemerintah berupaya menyelaraskan insentif ekonomi dengan prinsip keadilan distributif di dalam rantai pasok gizi nasional. Dengan mengaitkan kompensasi langsung pada kontribusi riil setiap dapur, kebijakan baru ini diharapkan memperkuat motivasi operasional sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik dalam program MBG.