Wamenag Targetkan Seluruh Ponpes dan Madrasah Terima MBG Tahun Ini

Percepatan MBG di Lingkungan Pesantren dan Madrasah: Kemenag Dorong Cakupan Penuh Sebelum Akhir Tahun

Beritanaya.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat kini memasuki fase perluasan ke sektor pendidikan keagamaan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i menegaskan ambisi agar tidak ada lagi pondok pesantren maupun madrasah yang tertinggal dari distribusi makanan bergizi tersebut. Pernyataan itu ia sampaikan di tengah dinamika lapangan yang masih menyisakan persoalan, termasuk kasus dugaan keracunan yang menimpa sejumlah penerima manfaat di Jawa Timur.

Kunjungan ke RSUD Notopuro dan Pesan Percepatan

Pada Jumat, 4 September, Syafi’i hadir di RSUD Notopuro, Sidoarjo, untuk meninjau kondisi pasien yang tengah menjalani perawatan akibat dugaan efek samping dari konsumsi MBG. Kehadiran pejabat setingkat wakil menteri di ruang perawatan bukan sekadar gestur simpati; langkah itu sekaligus menjadi momentum untuk menyampaikan pesan kebijakan kepada jajaran pengelola lembaga pendidikan keagamaan.

Setelah meninjau kondisi para pasien, Syafi’i menyampaikan kepada awak media bahwa pihak Direktorat Jenderal Pesantren telah bergerak cepat agar distribusi MBG menjangkau seluruh unit pesantren tanpa terkecuali, termasuk madrasah di bawah naungan Kementerian Agama.

“Pak Direktur pesantren sudah ngebut agar tidak ada lagi pesantren yang tidak mendapatkan jatah MBG, termasuk juga madrasah.”

Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa tekanan internal di lingkungan Kemenag sendiri menjadi penggerak utama percepatan, bukan semata instruksi dari kementerian lain. Dengan kata lain, ada urgensi birokrasi yang dirasakan langsung oleh pejabat di lapangan.

Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional

Syafi’i menjelaskan bahwa mekanisme distribusi MBG ke lembaga pendidikan keagamaan masih dalam tahap penyelarasan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator utama program. Ia menyebut komunikasi intensif sedang berlangsung dengan pimpinan baru BGN guna memastikan tidak ada celah administratif yang menghambat penyaluran.

“Ini sedang kami komunikasi dengan Kepala BGN yang baru. Kami berharap tahun ini tidak ada lagi madrasah dan pesantren yang tidak mendapat manfaat untuk makan gratis dari MBG.”

Penekanan pada kata “tahun ini” menunjukkan bahwa target waktu yang ditetapkan bukan sekadar aspirasi jangka panjang, melainkan tenggat operasional yang mengikat. Bagi ribuan pesantren dan madrasah yang tersebar dari pesisir hingga pedalaman, tenggat tersebut membawa konsekuensi logistik yang nyata: pengadaan bahan baku, pelatihan juru masak, serta penyesuaian jadwal makan santri harus rampung dalam hitungan bulan.

Angka 42 Persen dan Kesenjangan yang Masih Lebar

Data internal Kemenag menunjukkan bahwa baru sekitar 42 persen lembaga pendidikan di bawah kewenangannya yang telah menerima MBG secara rutin. Artinya, lebih dari separuh pesantren dan madrasah masih berada di luar jangkauan program. Syafi’i mengakui kesenjangan tersebut dan menyebut upaya penutupan gap itu sebagai proses “maraton” yang membutuhkan komunikasi berkelanjutan dengan BGN.

“Masih banyak, makanya kami agak maraton, berkomunikasi dengan BGN agar tahun ini segera bisa diselesaikan semua. Terutama di daerah-daerah yang agak terpencil.”

Frasa “daerah-daerah yang agak terpencil” merujuk pada tantangan geografis yang tidak bisa diabaikan. Pesantren di pegunungan, pesisir terpencil, atau kawasan perbatasan sering kali menghadapi kendala rantai dingin, keterbatasan akses jalan, dan minimnya infrastruktur pendukung. Tanpa solusi logistik yang adaptif, target 100 persen cakupan berisiko menjadi angka di atas kertas semata.

Otonomi Dapur MBG di Tingkat Pesantren

Sebagai langkah mitigasi terhadap ketergantungan pada distribusi terpusat, Syafi’i mengungkapkan bahwa pondok pesantren kini diberi ruang untuk membangun dapur MBG mandiri. Kebijakan ini memungkinkan pesantren memproduksi sendiri makanan bergizi bagi santrinya, dengan standar gizi yang ditetapkan BGN, tanpa harus menunggu kiriman dari pusat distribusi.

Ketentuan ini berlaku meskipun jumlah santri yang bergabung belum mencapai ambang tiga ribu orang. Dengan kata lain, tidak ada syarat minimum skala yang menghalangi pesantren kecil atau menengah untuk mengoperasikan dapur sendiri. Langkah ini sekaligus mengurangi beban logistik jarak jauh dan mempercepat respons terhadap kebutuhan harian santri.

Implikasi dan Konteks Lebih Luas

MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan yang bertujuan menekan angka stunting dan memastikan asupan gizi harian bagi kelompok rentan, termasuk peserta didik. Ekspansi program ke sektor pendidikan keagamaan memperluas cakupan dari sekitar 20 juta penerima awal menjadi potensi puluhan juta, mengingat jumlah pesantren di Indonesia mencapai lebih dari 28 ribu dan madrasah formal serta nonformal tersebar di seluruh kabupaten.

Kasus dugaan keracunan yang menjadi latar kunjungan Syafi’i ke Sidoarjo mengingatkan bahwa percepatan distribusi tidak boleh mengorbankan aspek keamanan pangan. Pengawasan mutu bahan baku, sanitasi dapur, dan pelatihan tenaga memasak menjadi prasyarat agar target kuantitatif tidak berubah menjadi beban kesehatan baru bagi santri dan warga sekitar.

Bagi masyarakat di lingkungan pesantren, keberhasilan program ini berarti anak-anak yang tinggal di asrama mendapat jaminan nutrisi tanpa membebani biaya hidup keluarga. Bagi pemerintah daerah, ini menuntut sinergi anggaran dan infrastruktur yang belum sepenuhnya tersedia. Dan bagi Kemenag sendiri, pencapaian target 100 persen sebelum akhir tahun akan menjadi tolok ukur nyata sejauh mana koordinasi lintas kementerian mampu menerjemahkan kebijakan nasional menjadi piring makanan yang sampai ke tangan santri tepat waktu.