Angka Anak Muda Penganggur Tinggi, Pulung PDIP Kritisi Kebijakan Salah Timbulkan Korban

Angka Anak Muda Penganggur Tinggi: Pulung PDIP Soroti Kebijakan

Beritanaya.com – Angka anak muda penganggur tinggi bukan lagi sekadar statistik di laporan BPS; ia telah menjadi luka struktural yang menggerogoti fondasi ekonomi nasional. Pulung Agustanto, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyebut fenomena ini sebagai bukti bahwa kebijakan ketenagakerjaan, arah pembangunan industri, dan sistem pendidikan selama ini berjalan tanpa sinkronisasi. Bagi legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut, setiap pemuda yang gagal memperoleh pekerjaan adalah korban dari cacat desain kebijakan, bukan kegagalan individu.

Statistik yang Sulit Diabaikan

Data Badan Pusat Statistik per Mei 2026 memperlihatkan jurang yang mencolok. Tingkat Pengangguran Terbuka kelompok usia 15–24 tahun menyentuh 17,37 persen, artinya hampir satu dari enam pemuda aktif mencari kerja tidak mendapatkannya. Bandingkan dengan kelompok usia 25–59 tahun yang hanya mencatat 2,56 persen, atau kelompok 60 tahun ke atas di angka 2,35 persen. Selisih lebih dari 14 poin persentase itu menegaskan bahwa pasar kerja Indonesia secara efektif menutup pintu bagi segmen usia termuda.

“Hal ini menunjukkan persoalan serius di pasar kerja Indonesia. Makin banyak anak muda yang masuk ke pasar kerja, tetapi tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan,” ujar Pulung melalui layanan pesan, Sabtu (5/9/2026).

Pulung menolak narasi yang menyalahkan individu. Dalam pandangannya, akar masalah terletak pada tiga pilar yang saling berkaitan: ketenagakerjaan, industri, dan pendidikan. Pasokan angkatan kerja membengkak setiap tahun seiring pertumbuhan penduduk usia produktif, sementara kapasitas penciptaan lapangan kerja tidak pernah mengejar laju tersebut. Akibatnya, ratusan ribu pemuda baru masuk pasar kerja tanpa diimbangi ketersediaan posisi yang memadai.

Paradoks dan Jalan Keluar

Di ujung lain spektrum, pelaku industri berulang kali mengeluhkan sulitnya memperoleh tenaga kerja dengan kompetensi relevan. Pulung menyebut fenomena ini paradoks pasar kerja: jutaan pemuda menganggur di satu sisi, sementara sektor usaha kekurangan operator terampil untuk lini produksi, layanan teknologi, atau fungsi manajerial menengah di sisi lain. Keduanya seharusnya saling melengkapi, tetapi justru saling bertolak belakang.

Sistem pendidikan vokasi dan kejuruan, menurut Pulung, masih tertinggal jauh dari kebutuhan industri modern. Kurikulum SMK kerap tidak diperbarui mengikuti transformasi teknologi di sektor manufaktur, digital, dan jasa. Kebijakan pembangunan industri yang berorientasi pada ekspor bahan mentah atau manufaktur berintensitas tenaga kerja rendah pun tidak menciptakan cukup posisi untuk menyerap lulusan baru secara bermakna. Di tingkat daerah, disparitas pembangunan memperparah situasi: wilayah dengan konsentrasi industri terbatas menghasilkan lulusan tanpa akses langsung ke pusat ekonomi, sementara wilayah metropolitan menumpuk pencari kerja tanpa proporsi lapangan kerja yang sebanding.

Kritik Pulung pada hakikatnya adalah ajakan agar pemerintah berhenti memperlakukan pengangguran pemuda sebagai masalah teknis yang bisa diatasi dengan program pelatihan singkat semata. Yang dibutuhkan adalah realignment kebijakan menyeluruh: penyelarasan kurikulum pendidikan dengan peta kebutuhan industri, insentif fiskal bagi sektor yang menyerap tenaga kerja muda dalam skala besar, serta penguatan lembaga penempatan kerja yang mampu menjembatani kesenjangan kompetensi antara lulusan dan dunia usaha.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah angka pengangguran pemuda Indonesia benar-benar lebih tinggi dibanding kelompok usia lain? Ya. Per Mei 2026, TPT usia 15–24 tahun mencapai 17,37 persen, sementara usia 25–59 tahun hanya 2,56 persen dan usia 60+ sebesar 2,35 persen. Selisihnya lebih dari 14 poin persentase.

Siapa yang mengkritik kebijakan terkait isu ini dan dari fraksi mana? Pulung Agustanto, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur VI. Ia menyebut tingginya pengangguran pemuda sebagai akibat cacat kebijakan struktural, bukan kegagalan individu.

Apa langkah konkret yang disarankan untuk mengatasi kesenjangan ini? Pulung menyerukan penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, pemberian insentif fiskal bagi sektor penyerap tenaga kerja muda berskala besar, serta penguatan lembaga penempatan kerja yang menjembatani kesenjangan kompetensi.