Pengamat: Energi Bersih Harus Didukung, Bukan Diadang

Transisi Energi Indonesia: Mengapa Penolakan Bukan Jawaban yang Bijak

Beritanaya.com – Indonesia menghadapi tekanan ganda yang semakin mendesak: kebutuhan listrik yang terus melonjak seiring pertumbuhan ekonomi, sekaligus komitmen internasional untuk menekan emisi karbon. Di tengah dinamika tersebut, setiap proyek energi baru—terutama yang berbasis sumber terbarukan—sering memicu perdebatan publik yang tajam. Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Ungaran, Jawa Tengah, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aspirasi energi bersih berbenturan dengan kekhawatiran masyarakat soal lingkungan dan warisan budaya.

Posisi Objektif dari Dunia Kebijakan Publik

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik yang kerap menyuarakan pentingnya tata kelola dalam pembangunan, menyampaikan pandangannya pada Senin (7/9) bahwa proyek energi bersih semacam itu harus dinilai secara proporsional. Ia menekankan bahwa kekhawatiran warga wajar, namun tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan seluruh tahapan pengembangan selama regulasi dan standar teknis terpenuhi.

“Kalau semua aturan dipenuhi, kajian lingkungannya dilakukan dengan benar, dan seluruh aspek keberlanjutan diperhatikan, masyarakat tidak perlu khawatir. Prinsipnya, pembangunan energi bersih harus tetap berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.”

Pernyataan tersebut merujuk pada kerangka hukum yang sudah tersedia di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Lingkungan Hidup, peraturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga ketentuan perlindungan kawasan konservasi. Agus menegaskan bahwa selama setiap tahapan—dari eksplorasi, studi kelayakan, hingga operasi—mengikuti prosedur yang berlaku, risiko lingkungan dapat dikelola secara bertanggung jawab.

Panas Bumi sebagai Pilar Transisi Energi Nasional

Indonesia menempati posisi unik dalam peta panas bumi global. Dengan lebih dari 400 titik potensi panas bumi yang tersebar di jalur cincin api Pasifik, kapasitas terpasang nasional sekitar 2,3 gigawatt, dan target pemerintah untuk memperluas pemanfaatan sumber daya tersebut secara signifikan, panas bumi menjadi salah satu tulang punggung strategi dekarbonisasi sektor kelistrikan. Berbeda dengan energi surya atau angin yang bergantung pada kondisi cuaca harian, pembangkit panas bumi mampu menghasilkan listrik secara kontinu sepanjang tahun, menjadikannya sumber daya yang sangat stabil untuk menopang beban dasar jaringan.

Gunung Ungaran sendiri, yang menjulang sekitar 2.050 meter di atas permukaan laut di perbatasan Kabupaten Semarang dan Grobogan, memiliki karakteristik geologis yang relevan bagi eksplorasi panas bumi. Kawasan ini juga dikenal sebagai lokasi situs budaya dan sejarah yang bernilai tinggi, sehingga setiap intervensi fisik di sekitarnya menuntut kehati-hatian ekstra.

Cagar Budaya: Garis Batas yang Tidak Bisa Diabaikan

Salah satu titik paling sensitif dalam perdebatan seputar proyek Ungaran adalah keberadaan cagar budaya di sekitar area yang direncanakan. Agus Pambagio secara tegas menyatakan bahwa aspek perlindungan warisan budaya harus terintegrasi sejak fase perencanaan awal, bukan sekadar menjadi catatan kaki di akhir proses.

“Lokasi kegiatan tentu harus memperhatikan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Jangan sampai pengembangan energi kemudian mengganggu atau merusak cagar budaya. Sepanjang penentuan lokasi dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan perlindungan cagar budaya serta hasil kajian yang ada, Insyaallah berkat buat bangsa ini.”

Ketentuan perlindungan cagar budaya di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mewajibkan setiap kegiatan pembangunan di sekitar kawasan cagar budaya untuk memperoleh izin dan melakukan kajian dampak. Dalam konteks proyek energi skala besar, hal ini berarti pemetaan arkeologis, konsultasi dengan ahli budaya lokal, serta penyesuaian desain teknis agar tidak terjadi gangguan terhadap struktur atau konteks historis situs.

Keterbukaan sebagai Antidotum terhadap Ketakutan

Agus menambahkan bahwa respons paling efektif terhadap kekhawatiran masyarakat bukanlah pembatalan proyek, melainkan keterbukaan informasi yang sistematis. Ia menyerukan agar pemerintah dan pengembang menyediakan akses publik terhadap hasil kajian lingkungan, membuka ruang dialog berkala, serta memastikan mekanisme pengaduan yang responsif. Komunikasi dua arah antara otoritas, pelaku usaha, dan warga setempat dinilai jauh lebih efektif daripada pendekatan satu arah yang kerap memperlebar kesenjangan kepercayaan.

Melampaui Binari Dukung-Tolak

Menutup keterangannya, Agus mengingatkan bahwa diskursus publik mengenai energi bersih tidak boleh terjebak dalam polarisasi sederhana: mendukung atau menolak. Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan laju elektrifikasi yang masih berjalan di sejumlah daerah terpencil, membutuhkan tambahan kapasitas pembangkitan yang andal sekaligus rendah emisi. Menolak seluruh proyek energi terbarukan berarti mengunci negara pada ketergantungan bahan bakar fosil dan menunda pencapaian target bauran energi nasional.

Jalan tengah yang realistis, menurut kerangka yang Agus usulkan, adalah memastikan setiap proyek melewati proses kajian yang ketat, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, manfaat energi bersih dapat dinikmati tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun warisan budaya yang menjadi identitas kolektif bangsa.