Praperadilan Rafiq Al Amri Ditolak, Prof Zainal Abidin Ingin Proses Hukum Segera Dilanjutkan

PN Palu Tolak Praperadilan Rafiq Al Amri, Kasus Pencemaran Nama Baik Melaju ke Persidangan

Beritanaya.com – Putusan Pengadilan Negeri Palu yang menolak permohonan praperadilan diajukan oleh senator DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Rafiq Al Amri, membuka kembali jalan bagi proses hukum yang telah menggantung selama dua tahun. Penolakan tersebut berarti penetapan Rafiq sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua MUI Kota Palu, Prof Zainal Abidin, kini memiliki landasan prosedural yang sah untuk diteruskan hingga tahap persidangan materiil.

Apa Artinya Penolakan Praperadilan bagi Para Pihak

Praperadilan merupakan mekanisme pra-persidangan yang memungkinkan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk menguji keabsahan penetapan tersebut sebelum perkara masuk ke ruang sidang. Dalam konteks perkara ini, Rafiq Al Amri menilai bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka mengandung kekelahan prosedural, sehingga ia menempuh jalur praperadilan sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional. Namun, PN Palu pada Selasa (8/9/2026) memutuskan sebaliknya: penetapan itu dianggap sah secara hukum, dan perkara harus dilanjutkan.

Ito Lawputra, kuasa hukum Prof Zainal Abidin, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai putusan tersebut pada hari yang sama.

“Iya, kami juga dapat kabar, tadi,”

Ito menegaskan bahwa langkah praperadilan yang ditempuh Rafiq sejatinya merupakan hak setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh penetapan tersangka. Ia menekankan bahwa asas praduga tak bersalah tetap berlaku, dan tidak ada pihak yang dilarang menggunakan mekanisme hukum untuk menguji tindakan aparat penegak hukum.

“Tentu saja dengan asas praduga tak bersalah dan juga dibenarkan untuk melakukan praperadilan kalau merasa ada hal-hal yang tidak sesuai,”

Dua Tahun Menanti, Kini Ada Kejelasan Prosedural

Perkara pencemaran nama baik ini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun sejak awal penyidikan. Bagi Prof Zainal Abidin dan tim kuasa hukumnya, penolakan praperadilan bukan sekadar kemenangan prosedural, melainkan titik balik yang mengakhiri ketidakpastian berkepanjangan. Selama dua tahun, publik di Sulawesi Tengah menyaksikan dua figur publik — seorang senator dan seorang akademisi sekaligus tokoh agama — terlibat dalam sengketa hukum yang berakar dari pernyataan di ruang digital.

“Paling tidak kami mendapat kejelasan dan kepastian bahwa proses hukum ini harus berlanjut, sudah dua tahun. Kami semua menanti dan semoga di pengadilan nanti yang menentukan kebenaran dan keadilan,”

Penolakan praperadilan ini sekaligus menegaskan bahwa pengadilan tidak menemukan cacat hukum dalam proses penetapan tersangka. Dengan demikian, berkas perkara dapat diteruskan ke tahap penuntutan dan persidangan, di mana fakta-fakta materiil akan diuji secara terbuka di hadapan hakim.

Pesan Prof Zainal: Pelajaran untuk Semua Pengguna Media Sosial

Di luar kepentingan pribadi, Prof Zainal Abidin menyampaikan pesan yang lebih luas kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa perkara ini bukan semata-mata soal satu individu yang merasa dirugikan, melainkan momentum untuk seluruh warga negara agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di platform digital. Di era di mana setiap orang dapat menjadi penerbit informasi dalam hitungan detik, batas antara kritik yang sehat dan pernyataan yang melukai kehormatan orang lain kerap menjadi kabur.

“Siapa pun kita agar bisa lebih menghargai, bisa juga belajar untuk santun dalam bermedia sosial. Jadi, kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Semoga semua aparat yang terlibat bisa mengawal perkara ini dengan baik dan ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua,”

Pesan tersebut relevan mengingat maraknya kasus hukum yang berawal dari unggahan, komentar, atau siaran langsung di media sosial. Di Sulawesi Tengah sendiri, dinamika politik lokal dan peran tokoh agama dalam ruang publik membuat setiap pernyataan publik berpotensi menjadi bahan sengketa hukum. Prof Zainal, sebagai Ketua MUI Kota Palu, menempati posisi yang menuntut kehati-hatian ekstra dalam setiap interaksi publik, sekaligus menjadikannya pihak yang paling terdampak ketika kehormatannya dipersoalkan di ruang digital.

Implikasi ke Depan

Dengan putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum, perkara kini memasuki fase yang lebih substansial. Jaksa penuntut umum akan melanjutkan proses penuntutan, sementara Rafiq Al Amri tetap memiliki hak untuk membela diri secara penuh di persidangan. Hakim pengadilan negeri akan menjadi penentu akhir atas kebenaran materiil perkara, bukan lagi soal keabsahan prosedural penetapan tersangka.

Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, perkara ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat di media sosial tetap berada dalam koridor hukum. Setiap warga negara berhak menyampaikan pandangan, namun hak itu tidak memberi izin untuk merendahkan atau mendiskreditkan kehormatan orang lain. Proses persidangan yang akan datang diharapkan berjalan transparan, adil, dan menjadi preseden edukatif bagi budaya bermedia di daerah.