DPR Serap Aspirasi Kepala Desa AMJ, Dorong Koordinasi Tahapan Pilkades

DPR Tampung Usulan Kades AMJ Terkait Jadwal Pilkades dan Stabilitas Desa

Beritanaya.com – Pimpinan DPR RI menerima perwakilan Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) dalam audiensi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Pertemuan tersebut menyoroti kebutuhan kepastian kebijakan bagi kepala desa yang masa tugasnya akan selesai pada 2027, terutama menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hadir bersama Pimpinan DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara. Aspirasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan waktu Pilkades, tetapi juga mencakup hak kepala desa, penghargaan atas masa pengabdian, serta kesinambungan pelayanan pemerintahan di desa.

Pilkades Diminta Dihitung Secara Matang

Para kepala desa menilai tahapan Pilkades perlu direncanakan dengan pertimbangan yang menyeluruh. Mereka mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa berkaitan dengan kesiapan anggaran, kondisi sosial masyarakat, dan kebutuhan menjaga suasana tetap aman di wilayah masing-masing.

Dasco menyampaikan bahwa aspirasi tersebut turut memuat perhatian terhadap kondisi ekonomi saat ini. Tekanan inflasi dan dampak situasi global dinilai dapat memengaruhi kemampuan pembiayaan serta dinamika kehidupan masyarakat desa apabila tahapan Pilkades dijalankan tanpa koordinasi yang cukup.

“Mereka menyampaikan aspirasi terkait kondisi saat ini, di mana ada inflasi kemudian dampak global, yang berpengaruh juga pada pelaksanaan Pilkades yang dirasakan mungkin akan membebani situasi keuangan pada saat ini, dan juga dinamika yang terjadi di pedesaan,” kata Dasco seusai pertemuan.

Pilkades pada dasarnya bukan semata agenda administratif. Proses tersebut menyangkut kepemimpinan di pemerintahan desa, keberlanjutan program pelayanan publik, hingga kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Karena itu, kepastian mengenai tahapan dan waktu pelaksanaan menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah desa maupun warga.

Bagi desa yang dipimpin kepala desa mendekati akhir masa jabatan, kejelasan transisi kepemimpinan juga dapat membantu menjaga kesinambungan pelayanan. Masyarakat tetap membutuhkan layanan administrasi, pelaksanaan program desa, serta pengelolaan kegiatan pemerintahan berjalan tanpa gangguan selama masa pergantian kepemimpinan.

DPR Akan Berkoordinasi dengan Pemerintah

DPR RI menyatakan akan meneruskan masukan tersebut kepada kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait. Koordinasi diperlukan agar keputusan mengenai tahapan Pilkades dapat disusun dengan memperhatikan kondisi daerah, kemampuan anggaran, dan situasi di tingkat desa.

“Kami menerima aspirasi dan kami akan coba melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tuturnya.

Langkah koordinasi ini menjadi penting karena penyelenggaraan Pilkades melibatkan beberapa aspek sekaligus. Selain kebijakan pemerintahan desa, pelaksanaannya berkaitan dengan pembiayaan dari berbagai tingkatan anggaran dan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan tahapan pemilihan.

Kepala desa memegang peran dekat dengan kebutuhan warga. Pemerintahan desa berada pada lapisan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan sehari-hari, mulai dari administrasi kependudukan hingga pelaksanaan program yang menggunakan anggaran desa. Oleh sebab itu, perubahan masa jabatan atau mekanisme pengisian jabatan perlu dipersiapkan secara cermat agar pelayanan publik tetap terjaga.

Perhatian pada Keamanan dan Efisiensi Anggaran

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kepala Desa AMJ Indonesia Saifuddin menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan menyampaikan pertimbangan mengenai penyelenggaraan Pilkades. Saifuddin juga menjabat sebagai Kepala Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Ia menekankan bahwa waktu pelaksanaan pemilihan perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh, terutama agar tidak menimbulkan dampak terhadap stabilitas keamanan. Selain itu, pembiayaan Pilkades perlu diperhitungkan dari sisi efektivitas dan efisiensi, baik pada anggaran negara, anggaran daerah, maupun anggaran desa.

“Pelaksanaan pemilihan kepala desa ini harus betul-betul bisa dipertimbangkan sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan, kemudian juga terkait masalah efektivitas dan efisiensi anggaran negara, anggaran daerah, dan juga tentu anggaran desa,” katanya.

Perhatian terhadap anggaran menjadi salah satu poin utama dalam pembahasan. Setiap tahapan pemilihan membutuhkan kesiapan pembiayaan dan dukungan penyelenggaraan. Dalam situasi ketika desa tetap harus memastikan program serta layanan kepada masyarakat berlangsung, penjadwalan yang tepat dapat membantu menghindari tekanan tambahan pada pengelolaan keuangan.

Di sisi lain, para kepala desa juga menyampaikan kebutuhan akan pengakuan terhadap pengabdian mereka. Masa jabatan yang berakhir bukan hanya persoalan pergantian posisi, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap pekerjaan pemerintahan yang telah dijalankan di tingkat desa.

Usulan Peninjauan Pengisian Penjabat Kepala Desa

Selain agenda Pilkades, Saifuddin mengusulkan agar ketentuan mengenai pengisian penjabat kepala desa ditinjau kembali. Usulan itu mencerminkan perhatian terhadap masa peralihan ketika jabatan kepala desa definitif belum terisi.

Pengaturan penjabat kepala desa memiliki arti penting dalam memastikan roda pemerintahan tidak berhenti. Ketika terjadi kekosongan jabatan atau masa jabatan kepala desa berakhir sebelum pemilihan menghasilkan pemimpin baru, desa tetap memerlukan kepemimpinan yang dapat menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan.

Audiensi tersebut membuka ruang komunikasi antara perwakilan kepala desa dan pimpinan DPR RI mengenai persoalan yang dihadapi menjelang berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa pada 2027. Tahap berikutnya akan bergantung pada koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan langkah yang mempertimbangkan stabilitas desa, kesiapan anggaran, serta kesinambungan pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.