Omongan Mahfud MD soal Nusron Wahid Direspons KPK, Begini…

KPK Masih Dalami Perkara Dugaan Suap di Kementerian ATR/BPN

Beritanaya.com – Komisi Pemberantasan Korupsi masih memusatkan penyidikan pada pengumpulan dan penguatan bukti dalam perkara dugaan suap serta penerimaan lain atau gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sikap itu disampaikan menyusul perhatian publik terhadap kemungkinan pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Isu tersebut mengemuka setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyinggung peluang pemanggilan Nusron dalam proses hukum yang sedang berjalan. Nama Nusron turut menjadi sorotan karena empat orang yang diduga memiliki kedekatan politik dengannya terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan perkara ini baru memasuki tahapan awal setelah penanganannya ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Karena itu, penyidik belum berhenti pada pihak-pihak yang telah diamankan dan ditahan.

“Penyidik masih terus fokus melengkapi alat bukti tambahan,” kata Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Penyidik Diminta Diberi Ruang

Budi meminta masyarakat memberi kesempatan kepada penyidik untuk menelusuri perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk menilai keterangan para pihak, dokumen, aliran dana, serta fakta lain yang relevan bagi pembuktian dugaan tindak pidana.

“Kita berikan ruang bagi penyidik untuk terus melakukan pendalaman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa penetapan tersangka dan pemeriksaan pihak lain bergantung pada kecukupan bukti, bukan semata pada perhatian publik atau spekulasi yang berkembang. KPK juga meminta publik menunggu perkembangan resmi, terutama terkait pihak-pihak yang diduga memiliki peran penting di luar tersangka yang sudah ditahan.

Dalam penanganan perkara korupsi, tahap penyidikan digunakan untuk memperjelas rangkaian peristiwa, hubungan antarperan, serta dugaan keuntungan yang diterima. Proses tersebut dapat melibatkan pemeriksaan saksi dari internal lembaga, pihak swasta, maupun pihak lain yang dinilai mengetahui atau berkaitan dengan perkara.

Empat Orang Terjaring OTT

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang menjerat empat orang di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Salah satu pihak swasta yang diperiksa ialah Arif Sugiyanto. Ia disebut sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Arif Sugiyanto, yang disebut sebagai Arif Sugiyanto (218), menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (15/9). KPK kemudian menahannya dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan uang tunai dengan nilai total sekitar Rp106,3 miliar. Temuan uang ini menjadi salah satu unsur penting yang akan didalami bersama bukti dan keterangan lainnya untuk mengurai dugaan tindak pidana yang terjadi.

Besarnya nilai uang yang diamankan membuat perkara ini mendapat perhatian luas. Namun, keberadaan uang tunai dalam suatu operasi tangkap tangan tetap perlu diuji dalam proses penyidikan untuk mengetahui asal, tujuan, pihak yang menguasai, dan kaitannya dengan dugaan pelanggaran hukum.

Fokus pada Peran Setiap Pihak

KPK belum menguraikan secara rinci kemungkinan pemeriksaan Nusron Wahid dalam perkara tersebut. Lembaga antirasuah itu memilih menekankan bahwa penyidik sedang melengkapi alat bukti dan menelusuri kontribusi setiap pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa korupsi.

Perhatian terhadap siapa saja yang akan dimintai keterangan merupakan hal wajar dalam perkara yang menyangkut institusi publik. Meski demikian, pemanggilan seseorang dalam penyidikan tidak otomatis menunjukkan status hukum tertentu. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk memperoleh klarifikasi, mengonfirmasi rangkaian peristiwa, atau melengkapi informasi yang telah diperoleh penyidik.

Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam administrasi pertanahan dan tata ruang. Karena itu, penanganan dugaan korupsi di lingkungan kementerian tersebut juga relevan bagi kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang berkaitan dengan tanah, hak atas lahan, serta tata kelola ruang.

Publik kini menanti langkah lanjutan KPK setelah para tersangka ditahan dan proses penyidikan berjalan. Perkembangan perkara akan bergantung pada hasil pendalaman penyidik, termasuk penilaian atas bukti tambahan dan keterangan dari pihak-pihak yang dinilai berperan signifikan.