Koster Minta Pusat Tambah TKD Bali: Kami Setor Devisa Rp176 Triliun!

Koster Dorong Penambahan TKD untuk Menopang Infrastruktur Strategis Bali

Beritanaya.com – Gubernur Bali Wayan Koster meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan anggaran bagi Bali melalui penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Permintaan tersebut disampaikan karena pembangunan di Bali dinilai tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah, tetapi juga menopang kepentingan Indonesia dalam skala nasional.

Permohonan itu disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar Syarief Abdullah Alkadrie pada Jumat (2/10). Dalam pertemuan itu, Koster menekankan posisi Bali sebagai tujuan wisata internasional yang membawa dampak ekonomi besar bagi negara.

Bagi Pemerintah Provinsi Bali, pola penghitungan anggaran pembangunan perlu melihat karakter daerah secara lebih menyeluruh. Luas wilayah dan jumlah penduduk tetap menjadi unsur penting, namun dua indikator tersebut dianggap belum sepenuhnya menggambarkan beban pelayanan publik serta kebutuhan infrastruktur di Bali.

Bali harus menanggung beban sebagai destinasi pariwisata dunia. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah.

Destinasi Internasional dengan Kebutuhan Layanan Besar

Koster menyampaikan bahwa Bali bukan sekadar wilayah administratif biasa. Pulau ini menjadi salah satu pintu utama pariwisata Indonesia dan menerima kunjungan wisatawan dalam jumlah besar setiap tahun. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap fasilitas umum, konektivitas, transportasi, lingkungan, serta pelayanan pendukung menjadi semakin penting.

Sepanjang 2025, Bali tercatat menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan. Angka tersebut terdiri atas 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta pelancong domestik. Volume kunjungan ini menunjukkan bahwa aktivitas Bali tidak hanya ditopang oleh masyarakat setempat, melainkan juga oleh mobilitas jutaan orang dari berbagai daerah Indonesia dan negara lain.

Arus wisatawan yang tinggi membawa manfaat bagi perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha pariwisata, pekerja, usaha kecil, dan sektor jasa. Namun, tingginya mobilitas juga menuntut kesiapan infrastruktur yang memadai. Jalan, fasilitas transportasi, pengelolaan sampah, ketersediaan air, tata ruang, dan ruang publik perlu terus diperhatikan agar pertumbuhan pariwisata tidak menambah tekanan terhadap kualitas hidup masyarakat maupun lingkungan.

Dalam konteks itu, tambahan TKD dan dukungan APBN dipandang sebagai instrumen untuk membantu daerah menjalankan tanggung jawab pembangunan yang skalanya melampaui kebutuhan penduduk tetap Bali. Infrastruktur di Bali digunakan oleh masyarakat lokal, wisatawan nusantara, turis asing, serta berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan peran pulau ini sebagai tujuan wisata global.

Kontribusi Devisa dan Harapan Dukungan Anggaran

Koster juga menyoroti besarnya devisa yang dihasilkan Bali bagi Indonesia. Ia menyebut Bali menyetor devisa hingga Rp176 triliun. Kontribusi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meminta perhatian lebih besar dalam kebijakan fiskal nasional.

Peningkatan kapasitas pembangunan dinilai penting agar Bali dapat mempertahankan kualitasnya sebagai destinasi wisata internasional. Daya tarik Bali tidak hanya bergantung pada akomodasi dan kegiatan wisata, tetapi juga pada pengalaman pengunjung terhadap kelancaran perjalanan, kebersihan kawasan, keamanan, kenyamanan, serta kondisi lingkungan.

Dukungan pusat juga relevan karena sejumlah persoalan pembangunan di Bali memiliki dampak luas. Gangguan pada akses transportasi, fasilitas publik, atau lingkungan dapat memengaruhi perjalanan wisatawan dan aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, kebutuhan infrastruktur Bali diposisikan sebagai bagian dari kepentingan nasional.

TKD sendiri menjadi salah satu bentuk dukungan fiskal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana tersebut membantu daerah membiayai urusan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan wilayahnya. Sementara dukungan APBN dapat memperkuat pembiayaan proyek atau program yang cakupannya berkaitan dengan prioritas nasional.

Permintaan Koster menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang mempertimbangkan peran khas setiap daerah. Untuk Bali, besarnya jumlah pengunjung dan kontribusinya pada penerimaan devisa menjadi faktor yang perlu diperhitungkan bersama indikator umum lainnya.

Menjaga Keseimbangan Pembangunan dan Pariwisata

Penguatan anggaran bukan semata soal pembangunan fisik. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata, kepentingan warga, dan kelestarian lingkungan. Infrastruktur yang direncanakan dengan baik dapat membantu mengurangi beban pada kawasan tertentu sekaligus memperluas manfaat ekonomi secara lebih merata.

Bali menghadapi kebutuhan untuk terus meningkatkan kesiapan sebagai daerah tujuan wisata dunia tanpa mengabaikan identitas sosial dan budaya yang menjadi salah satu kekuatannya. Dalam situasi itu, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu provinsi mempercepat pemenuhan kebutuhan strategis.

Melalui kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa peran Bali bagi Indonesia perlu tercermin dalam kebijakan anggaran. Penambahan TKD dan dukungan APBN diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan, menjaga kualitas pelayanan publik, serta menopang keberlanjutan Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.