KPK Dalami Dugaan Dana Bencana BNPB Dipakai Beli Saham
Beritanaya.com – Bima Setiawan Diduga Pakai Dana Bencana BNPB untuk kepentingan pribadi, termasuk transaksi pembelian saham PT Medela Potentia. Dugaan tersebut tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan terkait penggunaan dana siap pakai atau DSP kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Perkara ini melibatkan Bima Setiawan atau BMS, adik mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. BMS disebut juga menjalankan peran sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB. KPK menelusuri kemungkinan dana dari pengadaan barang dan jasa BNPB mengalir kepada perusahaan yang diduga memiliki afiliasi dengannya.
Dana DSP seharusnya mendukung penanganan situasi darurat ketika bencana terjadi. Karena digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, dana tersebut penting untuk memastikan bantuan, logistik, dan layanan bagi warga terdampak dapat tersedia secara cepat.
Pengadaan BNPB Bernilai Sekitar Rp148 Miliar Disorot
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa BNPB melakukan kerja sama dengan sejumlah penyedia barang dan jasa melalui penunjukan langsung pada periode 2024 hingga 2026. Sejumlah penyedia itu diduga memiliki keterkaitan dengan BMS.
Total nilai pengadaan yang kini diperhatikan penyidik diperkirakan sekitar Rp148 miliar. Nilai pengadaan pada 2024 tercatat Rp45,76 miliar, kemudian Rp52,27 miliar pada 2025, serta Rp50 miliar pada 2026.
“Dengan total nilai pengadaan lebih kurang mencapai Rp148 miliar,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Besarnya nilai tersebut membuat pemeriksaan tidak hanya berfokus pada satu kontrak atau satu tahun anggaran. Penyidik perlu memeriksa tahapan penunjukan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hubungan antarperusahaan, hingga aliran dana setelah pembayaran pengadaan dilakukan.
Mekanisme penunjukan langsung memang dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, terutama saat penanganan bencana membutuhkan respons segera. Namun, proses tersebut tetap harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta bebas dari kepentingan pribadi maupun konflik kepentingan.
Dugaan Pembelian Saham PT Medela Potentia
Dalam penelusurannya, KPK menduga dana DSP kebencanaan yang berkaitan dengan pengadaan BNPB masuk ke perusahaan terafiliasi dengan Bima Setiawan. Dana tersebut kemudian diduga dipakai untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham.
Transaksi yang diungkap KPK ialah pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE. PT MDLA merujuk pada PT Medela Potentia. Kepemilikan PT AVE dalam perusahaan tersebut disebut mencapai 150,4 juta lembar saham atau setara 1,07 persen.
“Salah satunya pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE. Diketahui kepemilikan PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07 persen,” ungkap Taufik.
Dugaan Bima Setiawan Diduga Pakai Dana Bencana ini menjadi perhatian karena dana kebencanaan memiliki tujuan khusus: membantu masyarakat yang menghadapi keadaan darurat. Bila benar terdapat penyimpangan, penggunaan anggaran tersebut berpotensi menjauh dari kebutuhan utama warga terdampak bencana.
Penelusuran KPK dan Pentingnya Akuntabilitas
KPK masih berada pada tahap mendalami dugaan dalam perkara ini. Pembuktian akan bergantung pada pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak, catatan transaksi, hubungan pihak-pihak yang terkait, serta keterangan dari pihak yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut.
Proses hukum nantinya akan menentukan fakta secara utuh, termasuk peran masing-masing pihak dan bentuk pertanggungjawaban apabila unsur pelanggaran terbukti. Karena itu, dugaan yang disampaikan penyidik belum merupakan putusan hukum terhadap pihak mana pun.
Kasus ini juga menegaskan pentingnya pengawasan atas dana publik, khususnya anggaran yang disiapkan untuk kondisi bencana. Kecepatan penyaluran bantuan harus berjalan bersama pengendalian yang kuat agar dana tetap digunakan sesuai peruntukan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
FAQ Dugaan Dana Bencana BNPB
Apa yang sedang didalami KPK?
KPK mendalami dugaan aliran dana pengadaan BNPB kepada perusahaan yang disebut terafiliasi dengan BMS, serta dugaan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham.
Berapa nilai pengadaan yang diperiksa?
Menurut keterangan KPK, total nilai pengadaan yang diperhatikan mencapai sekitar Rp148 miliar untuk periode 2024 sampai 2026.
Apakah Bima Setiawan sudah dinyatakan bersalah?
Belum. Informasi yang disampaikan KPK masih berupa dugaan yang sedang didalami. Penetapan kesalahan atau pertanggungjawaban hukum bergantung pada proses pembuktian yang berjalan.
Mengapa dana siap pakai kebencanaan penting diawasi?
Dana siap pakai diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat. Pengawasan diperlukan supaya dana itu tetap digunakan untuk kebutuhan masyarakat terdampak dan tidak disalahgunakan.