Para Ekonom Berkumpul di UGM, Program Strategis Nasional Jadi Sorotan

Ekonom Soroti Dampak Fiskal Program KDMP dan MBG

Beritanaya.com – YOGYAKARTA – Ruang fiskal pemerintah dan daerah menjadi perhatian utama dalam diskusi bertajuk 1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi atau 7DDE yang berlangsung di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Yogyakarta, Jumat (25/9). Forum yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) itu membahas perkembangan ekonomi serta sosial satu tahun setelah deklarasi tujuh desakan darurat ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, dua program strategis nasional mendapat sorotan besar, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Para peserta diskusi menilai skala intervensi negara melalui kedua agenda itu perlu diimbangi dengan pengawasan pelaksanaan, perhitungan pembiayaan yang cermat, serta perlindungan terhadap kapasitas keuangan daerah.

Perhatian itu muncul karena program berjangkauan luas tidak hanya berkaitan dengan tujuan langsungnya. Di lapangan, kebijakan tersebut juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah membiayai layanan publik, pembangunan dasar, serta kebutuhan lain yang muncul di tiap wilayah.

Risiko pembiayaan koperasi desa

Ekonom UGM Elan Satriawan menilai KDMP dan MBG berangkat dari tujuan yang positif. Namun, ia menekankan pentingnya pengawalan ketat agar implementasi program tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga maupun pemerintah desa.

Salah satu titik yang disorot adalah mekanisme pendanaan KDMP yang memanfaatkan pinjaman dengan penjaminan dana desa. Skema ini menempatkan keberhasilan unit usaha koperasi sebagai unsur penting. Apabila usaha yang dibangun tidak mampu menciptakan pendapatan memadai, kewajiban pembayaran angsuran dapat menjadi beban yang sulit ditangani.

Hal tersebut membuat perencanaan usaha, tata kelola koperasi, dan kemampuan menghasilkan pemasukan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan program. Koperasi perlu memiliki kegiatan ekonomi yang benar-benar berjalan agar pembiayaan yang digunakan tidak berubah menjadi tekanan bagi keuangan di tingkat lokal.

“Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” ujar Elan.

Catatan itu menunjukkan bahwa risiko di tingkat desa dapat memiliki dampak lebih luas. Ketika anggaran daerah menghadapi keterbatasan, kebutuhan seperti infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat berpotensi ikut terdampak. Karena itu, pembentukan dan pengembangan unit usaha koperasi memerlukan pengawasan yang konsisten, bukan sekadar peluncuran program pada tahap awal.

Prioritas belanja dan biaya peluang

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky juga menggarisbawahi persoalan ruang fiskal. Ia melihat program besar seperti MBG dan KDMP menyerap kapasitas anggaran secara signifikan, sehingga pilihan belanja pemerintah menjadi semakin ketat.

Dalam kondisi tersebut, dana yang dialokasikan untuk program prioritas dapat mengurangi keleluasaan pembiayaan sektor lain. Pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, hingga upaya mitigasi bencana termasuk bidang yang perlu tetap memperoleh perhatian dalam perencanaan anggaran.

“Sekarang makin sedikit ruang fiskal yang dimiliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost-nya makin mahal,” ungkap Riefky.

Biaya peluang yang dimaksud berkaitan dengan pilihan penggunaan anggaran. Setiap dana yang ditempatkan pada satu program berarti terdapat kebutuhan lain yang harus menunggu, dikurangi, atau disusun ulang pembiayaannya. Karena itu, pembahasan tentang program strategis nasional tidak berhenti pada besarnya anggaran, tetapi juga mencakup manfaat, risiko, serta dampaknya terhadap prioritas pembangunan lain.

MBG dan KDMP sama-sama menyentuh kebutuhan masyarakat melalui jalur yang berbeda. MBG berhubungan dengan penyediaan makanan bergizi, sedangkan KDMP diarahkan pada penguatan kegiatan ekonomi melalui koperasi di desa. Skala pelaksanaannya membuat kedua program memerlukan kesiapan administrasi, pendanaan, pelaku di lapangan, dan sistem pengawasan yang memadai.

Bagi pemerintah daerah, keberadaan program nasional berskala besar juga menuntut kemampuan menyesuaikan agenda pembangunan lokal. Daerah tetap perlu menjaga kesinambungan pelayanan dasar sekaligus menanggapi kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda antarwilayah. Keterbatasan anggaran dapat membuat proses penentuan prioritas semakin kompleks.

Forum di FEB UGM ini menempatkan evaluasi ekonomi bukan hanya sebagai pembahasan angka, melainkan juga sebagai upaya melihat konsekuensi kebijakan bagi masyarakat. Keberhasilan program strategis akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan desain pembiayaan, ketahanan pelaksana di tingkat bawah, serta kemampuan negara menjaga keseimbangan antara agenda prioritas dan kebutuhan publik lainnya.

Dengan sorotan tersebut, pelaksanaan KDMP dan MBG memerlukan evaluasi berkelanjutan. Tujuan sosial dan ekonomi yang ingin dicapai perlu berjalan seiring dengan kehati-hatian fiskal, sehingga manfaat program dapat dirasakan tanpa mempersempit kemampuan pemerintah menangani layanan dasar, pembangunan daerah, dan risiko yang muncul di masa depan.