Koalisi Sipil Minta Kematian Peserta Latsarmil Komcad ASN Diusut Tuntas

Koalisi Sipil Desak Investigasi Menyeluruh atas Wafatnya Peserta Latsarmil Komcad ASN

Beritanaya.com – Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah melakukan pengusutan secara terbuka, independen, dan menyeluruh atas meninggalnya Vanreko Varkas Bagaskara, peserta Latihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) bagi aparatur sipil negara. Vanreko merupakan ASN di Kementerian Ekonomi Kreatif yang mengikuti kegiatan Gelombang II Tahun Anggaran 2026.

Desakan tersebut muncul setelah Vanreko mengalami kondisi darurat usai menjalani sesi pertama gladi penutupan pada 25 September 2026. Kegiatan Latsarmil Komcad ASN Kementerian/Lembaga itu dibuka oleh Kementerian Pertahanan di Lapangan Brigade Parako 1 Pasgat, Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kondisi Darurat Setelah Gladi Penutupan

Setelah menyelesaikan sesi awal gladi penutupan, Vanreko merasakan pusing, pandangannya menggelap, lalu kehilangan kesadaran. Ia segera memperoleh pertolongan di lokasi pelatihan sebelum dibawa untuk mendapatkan penanganan medis di RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Pemeriksaan awal di fasilitas kesehatan tersebut menemukan tekanan darah rendah serta kenaikan suhu tubuh. Kondisi itu mengarah pada dugaan heatstroke yang berkaitan dengan paparan cuaca dan kelelahan. Dalam perkembangannya, Vanreko mengalami kejang berulang serta penurunan kesadaran, sehingga ia dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto.

Vanreko Varkas Bagaskara meninggal dunia pada 26 September 2026. Informasi medis awal mengenai hipotensi dan gejala yang mengarah pada heatstroke kemudian menjadi perhatian publik, terutama karena insiden terjadi dalam rangkaian latihan kemiliteran yang diikuti ASN.

Penjelasan Awal Dinilai Belum Cukup

Bagi Koalisi Masyarakat Sipil, keterangan medis awal penting untuk memahami keadaan korban. Namun, informasi tersebut belum dapat diperlakukan sebagai pengganti pemeriksaan yang utuh dan bebas dari kepentingan. Koalisi menilai seluruh rangkaian peristiwa perlu dibuka secara jelas agar penyebab kejadian, langkah penanganan, dan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dapat dinilai secara objektif.

Hal yang perlu dijelaskan mencakup urutan kejadian sejak kegiatan berlangsung hingga korban dirujuk, kondisi cuaca saat latihan, serta tingkat beban fisik yang diberikan kepada peserta. Pemerintah juga didorong untuk membuka hasil pemeriksaan kesehatan awal yang dilakukan sebelum pelatihan dimulai.

Selain itu, perhatian diarahkan pada kesiapan prosedur pencegahan heatstroke. Aspek ini meliputi pengaturan aktivitas fisik, pemantauan kondisi peserta, kecukupan tenaga kesehatan, kesiapan peralatan medis, hingga mekanisme respons ketika peserta mengalami gangguan kesehatan.

“Pemeriksaan juga harus memastikan apakah risiko telah dinilai dan dikendalikan secara memadai, tanpa mendahului kesimpulan mengenai penyebab hukum maupun tanggung jawab pihak tertentu,” ujar Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, salah satu perwakilan koalisi.

Rantai Komando dan Pertanggungjawaban

Koalisi juga meminta perhatian terhadap waktu penanganan di lapangan, proses rujukan, dan jalur pengambilan keputusan saat kondisi korban memburuk. Rantai komando dalam pelaksanaan latihan menjadi bagian yang perlu diperiksa, termasuk siapa yang memiliki kewenangan menetapkan ritme kegiatan, menghentikan latihan, atau mengambil langkah darurat.

Pemeriksaan yang komprehensif diperlukan agar fakta tidak berhenti pada kesimpulan umum mengenai cuaca atau kelelahan. Evaluasi perlu menilai apakah risiko kesehatan telah dipetakan sejak awal, apakah pengendalian risiko diterapkan secara memadai, dan apakah prosedur keselamatan berjalan efektif ketika peserta membutuhkan bantuan segera.

Pengusutan juga penting untuk memberi kejelasan kepada keluarga korban dan publik. Keterbukaan informasi dapat membantu memastikan bahwa setiap temuan ditangani secara proporsional, sekaligus menjadi dasar perbaikan bila terdapat kelemahan dalam penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang.

Komcad dan Posisi Warga Negara

Koalisi mengingatkan adanya perbedaan antara kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara dengan kewajiban menjadi anggota Komponen Cadangan. Partisipasi dalam usaha pertahanan negara tidak otomatis berarti setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjadi anggota Komcad.

Pembedaan tersebut relevan dalam pembahasan Latsarmil Komcad ASN karena keselamatan peserta harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan pelatihan. Kegiatan yang melibatkan unsur fisik dan disiplin kemiliteran memerlukan standar kesehatan, pengawasan, serta penanganan darurat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus meninggalnya Vanreko Varkas Bagaskara kini menempatkan transparansi dan evaluasi keselamatan sebagai tuntutan utama. Pemeriksaan yang independen diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap apa yang terjadi, menilai kecukupan langkah pencegahan dan respons medis, serta memastikan adanya akuntabilitas tanpa terburu-buru menetapkan kesimpulan hukum sebelum seluruh fakta terverifikasi.