News

Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi
Foto : Susan Jones - beritanaya.com

Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

Beritanaya.com – Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai langkah untuk mengarahkan dua agenda strategis nasional secara lebih terpadu. Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan pembentukan kementerian koordinator tersebut berkaitan dengan dinamika global, kebutuhan energi nasional, serta pentingnya memperkuat pengolahan sumber daya di dalam negeri.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto memandang hilirisasi dan transisi energi sebagai pekerjaan besar yang tidak dapat ditangani secara terpisah. Kebijakan pada dua bidang ini melibatkan banyak sektor, mulai dari energi, industri, investasi, perdagangan, lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur.

Penjelasan itu disampaikan Bahlil di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Kamis (1/10). Ia menilai situasi geopolitik dunia yang terus berubah dapat memengaruhi kepentingan strategis suatu negara, termasuk soal keamanan energi dan keberlanjutan industri nasional.

Hilirisasi Jadi Perhatian Khusus Presiden

Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk kementerian koordinator baru karena hilirisasi dinilai perlu memperoleh perhatian khusus. Hilirisasi merupakan upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui proses pengolahan di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.

“Maka bahwa Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi,” ucap Bahlil.

Dalam pelaksanaannya, hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas pengolahan. Program tersebut juga membutuhkan dukungan energi yang memadai, jaringan infrastruktur, pembiayaan, kepastian aturan, serta perhatian terhadap dampak lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Karena itu, kehadiran Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi diharapkan mampu menyatukan kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Koordinasi yang kuat diperlukan agar setiap keputusan investasi, penyediaan energi, dan pengembangan industri dapat berjalan menuju arah yang sama.

Transisi Energi Tidak Bisa Dilakukan Secara Parsial

Selain hilirisasi, Bahlil menekankan pentingnya transisi energi yang direncanakan secara menyeluruh. Indonesia memiliki komitmen dalam kerangka Paris Agreement untuk mendukung penurunan emisi secara global. Namun, pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha.

Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kemenko tersebut juga karena transisi energi memerlukan target yang jelas dan dapat diukur. Tanpa pembagian peran yang tegas serta evaluasi yang konsisten, kebijakan energi berisiko hanya berhenti pada komitmen di atas kertas.

“Terkait dengan transisi energi, sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprensif, terukur, dan betul-betul dapat diujukan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.

Transisi energi pada dasarnya adalah perubahan bertahap dalam produksi dan penggunaan energi menuju sumber yang menghasilkan emisi lebih rendah. Proses tersebut memerlukan perencanaan yang realistis agar pasokan energi tetap andal, akses masyarakat tetap terjaga, dan kegiatan ekonomi tidak terganggu.

Struktur Koordinasi Masih Akan Dicek

Meski menjelaskan latar belakang pembentukan kementerian, Bahlil belum merinci kementerian dan lembaga yang akan berada dalam cakupan koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia mengatakan susunan tersebut masih perlu diperiksa melalui peraturan presiden.

“(Kementerian/lembaga yang dinaungi Kemenko Hilirisasi dan Transisi energi), nanti saya cek di perpres ya,” kata dia.

Bahlil juga belum menyampaikan target jangka pendek kementerian koordinator yang dipimpinnya. Struktur koordinasi dan sasaran awal nantinya akan menjadi penanda penting untuk melihat prioritas pemerintah dalam menjalankan kebijakan hilirisasi dan peralihan energi.

Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menunjukkan bahwa pemerintah ingin menempatkan pengolahan sumber daya dan kebijakan energi dalam satu kerangka strategis. Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi itu menghasilkan program yang dapat dipantau, terukur, dan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, serta pengurangan emisi.

FAQ Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

Apa alasan utama pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi?

Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kemenko ini untuk memperkuat koordinasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi, terutama dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia, kebutuhan energi nasional, serta komitmen pengurangan emisi.

Mengapa hilirisasi penting bagi Indonesia?

Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi dapat mengembangkan kegiatan industri yang lebih luas.

Apakah kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan sudah diumumkan?

Belum. Bahlil menyatakan bahwa susunan kementerian atau lembaga yang berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih akan diperiksa melalui peraturan presiden.

Leave a comment 💬

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *