Menaker Ungkap Program Kebijakan Baru Prabowo untuk Tingkatkan Kompetensi Jutaan Tenaga Kerja
New Policy – Surabaya, jatim.jpnn.com – Menteri Ketenagakerjaan RI Prof Yassierli menegaskan bahwa program kebijakan baru yang diusung Presiden Prabowo Subianto bertujuan mengembangkan kompetensi jutaan tenaga kerja di Indonesia. Kebijakan ini, kata Yassierli, akan menjadi landasan utama untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional dan meningkatkan daya saing sektor produktif. Dalam acara Sinergi Pilar Bangsa: Praktik Baik Hubungan Industrial Pancasila di Surabaya, ia menekankan bahwa New Policy ini menyasar kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin cepat dan kompetitif.
Program Prioritas untuk Penguatan Kompetensi
Menurut Yassierli, program kebijakan baru Prabowo akan fokus pada pelatihan vokasi nasional dan program pemagangan yang dirancang untuk menjangkau segmen peserta didik serta tenaga kerja yang masih butuh peningkatan keterampilan. “Kebijakan ini akan melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, agar hasil pelatihan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari,” jelasnya. Ia juga menggarisbawahi pentingnya inisiatif ini dalam menciptakan SDM yang siap menghadapi berbagai bidang usaha, mulai dari manufaktur hingga teknologi.
“Dengan New Policy ini, kita berharap mampu memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan, serta menjamin bahwa setiap peserta pelatihan memiliki kesempatan meraih peluang kerja yang setara. Program ini juga mencakup kebijakan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan pasar, sehingga setiap pelatihan yang diberikan akan selaras dengan tuntutan industri masa depan,” imbuh Yassierli.
Kebijakan yang diusung Prabowo, menurut Menaker, dirancang untuk mendorong transisi dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis keterampilan. “Dalam konteks New Policy, kita akan melibatkan partisipasi aktif dari perusahaan besar, termasuk dalam program pengembangan SDM berbasis teknologi dan inovasi,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pemberdayaan tenaga kerja, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusi terkait seperti lembaga pelatihan, pusat pengembangan kompetensi, dan kementerian lain yang terkait.
Target dan Pelaksanaan Program Kebijakan Baru
Program kebijakan baru yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dirancang dengan target meningkatkan jumlah peserta pelatihan vokasi nasional hingga 5 juta orang dalam empat tahun ke depan. “Kita akan mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk kemitraan dengan sektor swasta, untuk memastikan semua peserta pelatihan mendapatkan kesempatan memadai,” kata Yassierli. Dalam pelaksanaannya, program ini akan melibatkan beberapa tahapan, seperti penyeleksian peserta, pembagian modul pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta pelatihan keterampilan tingkat lanjut untuk memenuhi standar global.
“Tidak hanya pelatihan teknis, New Policy ini juga mencakup pengembangan soft skill dan literasi digital, karena di era industri 4.0, kemampuan teknis sudah tidak cukup. Tenaga kerja perlu memiliki pengetahuan tentang penggunaan teknologi, manajemen proyek, dan kemampuan komunikasi yang baik,” terang Yassierli.
Menaker menekankan bahwa program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha sebagai penggerak utama. “Kita juga akan membangun infrastruktur pelatihan di daerah-daerah tertentu, terutama daerah dengan potensi ekonomi yang tinggi, agar pemberdayaan tenaga kerja bisa merata ke seluruh Indonesia,” jelasnya. Program kebijakan baru ini, menurut Yassierli, akan menjadi New Policy yang berdampak jangka panjang, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga untuk menciptakan kestabilan ekonomi nasional.
Implementasi dan Keterlibatan Dunia Usaha
Sebagai contoh, di perusahaan-perusahaan seperti PT HM Sampoerna, program kebijakan baru ini akan diimplementasikan melalui bentuk kerja sama yang lebih intensif antara pemerintah dan pengusaha. Direktur Sampoerna Rianto menjelaskan bahwa perusahaan telah mulai menyiapkan sistem pelatihan internal yang sejalan dengan New Policy yang menekankan keseimbangan antara pelatihan teknis dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan industrial. “Dengan New Policy, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, serta memastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara kompetensi,” ujarnya.
“Kita juga akan melibatkan masyarakat dalam program ini, agar pengembangan SDM bisa terus berjalan secara dinamis. Pemerintah akan memberikan insentif untuk perusahaan yang aktif dalam pelatihan, termasuk pengurangan pajak atau pemberian bantuan keuangan,” tambah Rianto.
Menurut Yassierli, New Policy ini akan berjalan secara terpadu dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya, seperti program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pelatihan. “Kita ingin menjadikan New Policy sebagai kebijakan yang berkelanjutan dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk lulusan sekolah menengah atas hingga masyarakat luar kota yang ingin belajar keterampilan baru,” paparnya. Ia menambahkan bahwa program ini akan dilakukan secara bertahap, dengan pengukuran hasil setiap tahun untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan.
Manfaat dan Dampak dari Kebijakan Baru
Program New Policy yang diusung Prabowo Subianto diperkirakan akan memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Yassierli menyebutkan bahwa dengan meningkatkan kompetensi jutaan tenaga kerja, produktivitas industri akan tumbuh lebih cepat, serta angka pengangguran berpotensi berkurang. “Kita juga akan memastikan bahwa program pelatihan ini mencakup berbagai bidang usaha, seperti pertanian, manufaktur, teknologi, hingga sektor jasa, agar tidak ada sektor yang tertinggal,” katanya.
“Selain itu, New Policy ini diharapkan bisa meningkatkan daya tarik investasi asing, karena tenaga kerja yang kompeten akan menjadi daya tarik bagi perusahaan yang ingin menetapkan operasi di Indonesia,” ujarnya.
Kebijakan baru ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama daerah yang masih mengalami keterbatasan akses pelatihan. Yassierli menegaskan bahwa New Policy akan memastikan setiap daerah memiliki infrastruktur pelatihan yang memadai, termasuk pusat pelatihan vokasi dan sumber daya manusia yang terstruktur. “Dengan New Policy, kita ingin mengubah pola kerja masyarakat Indonesia menjadi lebih produktif dan profesional,” pungkasnya. Kebijakan ini menjadi bagian dari visi Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.