5 Berita Terpopuler: PP 26 jadi Angin Segar bagi Guru PPPK dan P3K Paruh Waktu, AMP Siap Mengawal, Tendik Harus Se…

PP 26 Tahun 2026 dan Penguatan Aspirasi PPPK Menjadi Sorotan

Beritanaya.com – Isu mengenai masa depan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu, kembali menarik perhatian pada Minggu, 13 September 2026. Dua perkembangan yang menonjol adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2026 serta pembentukan kepengurusan Aliansi Merah Putih (AMP) di Provinsi Riau.

Bagi kalangan guru PPPK dan PPPK paruh waktu, kedua hal tersebut berkaitan dengan harapan akan kejelasan kebijakan, pengakuan peran, serta ruang perjuangan yang lebih terorganisasi. Pembahasan mengenai status kepegawaian tidak hanya menyangkut pekerjaan administratif, tetapi juga kepastian bagi tenaga yang menjalankan layanan pendidikan di berbagai daerah.

PP Nomor 26 Tahun 2026 Jadi Perhatian Guru PPPK

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2026 dipandang sebagai perkembangan yang patut dicermati oleh guru PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Regulasi ini mengatur pengadaan khusus Pegawai Negeri Sipil dosen yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dosen pada lingkungan instansi pemerintah.

Substansi PP tersebut secara khusus berbicara tentang dosen PPPK dalam instansi pemerintah. Namun, kemunculannya turut menumbuhkan perhatian di kalangan guru PPPK karena memperlihatkan adanya pengaturan khusus bagi kelompok tenaga pendidik yang sebelumnya berstatus PPPK.

Bagi guru, penting untuk memahami batas cakupan aturan tersebut secara tepat. PP Nomor 26 Tahun 2026 tidak dapat langsung disamakan dengan kebijakan pengadaan untuk seluruh guru PPPK. Meski begitu, keberadaan regulasi tersebut menjadi bahan diskusi karena menunjukkan bahwa persoalan status dan jalur pengadaan tenaga pendidik PPPK memperoleh perhatian dalam kebijakan pemerintah.

Guru PPPK penuh waktu maupun paruh waktu tentu menaruh perhatian pada setiap kebijakan yang berpotensi berkaitan dengan jenjang karier, kepastian kerja, dan pengakuan terhadap pengalaman pengabdian. Karena itu, pembacaan terhadap peraturan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk melihat subjek yang diatur, lingkungan instansi yang dimaksud, serta mekanisme yang ditetapkan di dalamnya.

Dalam praktik layanan pendidikan, guru memegang peran langsung dalam proses belajar mengajar. Status kepegawaian yang jelas akan membantu menciptakan rasa kepastian bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan mengenai PPPK pun tidak sekadar berkaitan dengan nomenklatur, melainkan juga menyentuh keberlanjutan pelayanan pendidikan.

AMP Riau Dibentuk untuk Mengawal Perjuangan PPPK

Di saat pembahasan kebijakan PPPK terus berkembang, gerakan advokasi bagi pegawai PPPK juga meluas ke tingkat daerah. Pada Minggu, 13 September 2026, kepengurusan Aliansi Merah Putih Provinsi Riau resmi terbentuk.

Eko Wibowo ditunjuk untuk memimpin AMP Riau. Ia menyatakan kesiapan untuk mengawal perjuangan para PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu. Pembentukan kepengurusan ini menandai perluasan gerakan yang berfokus pada aspirasi dan kepentingan tenaga PPPK di daerah.

Keberadaan wadah organisasi di tingkat provinsi dapat menjadi sarana bagi anggota untuk menyatukan aspirasi. Bagi pekerja PPPK, terutama yang menghadapi kondisi dan kebutuhan berbeda antarwilayah, koordinasi semacam ini dapat membantu penyampaian persoalan secara lebih terstruktur.

PPPK penuh waktu dan paruh waktu berada dalam satu isu besar mengenai penataan tenaga kerja pemerintah, tetapi keduanya dapat menghadapi pengalaman administratif yang berbeda. Karena itu, upaya pengawalan kebijakan memerlukan pemahaman atas kebutuhan masing-masing kelompok tanpa mengabaikan tujuan bersama: memperoleh perlakuan yang jelas dan layak dalam sistem kepegawaian.

Pembentukan AMP Riau juga memperlihatkan bahwa perhatian terhadap status PPPK tidak berhenti pada tingkat pusat. Daerah menjadi ruang penting karena di sanalah banyak tenaga PPPK menjalankan tugas sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan dan layanan publik lainnya.

Pentingnya Kepastian bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Selain guru, tenaga kependidikan yang berstatus PPPK juga menjadi bagian penting dari pembahasan penataan aparatur. Tenaga kependidikan mendukung keberlangsungan layanan sekolah melalui pekerjaan administrasi, pengelolaan data, pelayanan peserta didik, dan berbagai fungsi operasional lainnya.

Kesetaraan perhatian terhadap guru dan tenaga kependidikan perlu menjadi bagian dari pembahasan kebijakan PPPK. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses belajar mengajar yang berjalan baik membutuhkan peran guru sekaligus dukungan tenaga kependidikan.

Bagi para pekerja PPPK, perkembangan regulasi dan gerakan organisasi perlu diikuti dengan cermat. Memahami isi aturan, memperhatikan ruang lingkup kebijakan, serta menjaga komunikasi melalui wadah perjuangan dapat membantu mereka menilai dampak kebijakan terhadap status dan pekerjaan masing-masing.

PP Nomor 26 Tahun 2026 serta hadirnya AMP Riau menjadi dua perkembangan yang menambah dinamika pembahasan PPPK pada September 2026. Keduanya menunjukkan bahwa isu kepastian status, pengadaan khusus, dan pengawalan aspirasi tenaga PPPK masih akan terus menjadi perhatian, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.