Kubu Oggy Pertanyakan Keterangan Ahli soal Standar Penghitungan Kerugian Negara
Key Issue – MEDAN, jpnn.com – Tim kuasa hukum Eks Direktur Pelaksana PT Inalum, Oggy Achmad Kosasih, mengungkapkan keraguan terhadap keterangan ahli yang dihadirkan dalam sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan Aluminium Alloy oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) kepada PT Prima Alloy Steel Universal (PT PASU). Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Rabu (15/7), menjadi ajang pembahasan penting mengenai standar penghitungan kerugian negara. Kubu Oggy menekankan bahwa penjelasan ahli perlu diverifikasi secara menyeluruh untuk memastikan keakuratan dan transparansi dalam proses hukum.
Standar Jasa Investigasi dan Pertanyaan Terkait
Dr. Hernold Ferry Makawimbang, seorang ahli hukum keuangan negara, menjelaskan bahwa laporan kerugian negara dibuat berdasarkan Standar Jasa Investigasi (SJI) 5400, yang diterbitkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Menurut ahli ini, SJI 5400 menjadi pedoman dalam mengukur kerugian keuangan yang terjadi selama penyidikan kasus korupsi. Namun, kubu Oggy meragukan standar ini, karena menurut mereka ahli tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana metode penghitungan kerugian tersebut diaplikasikan dalam konteks kasus khusus.
“Kami menduga bahwa standar ini diadaptasi secara fleksibel, tanpa mempertimbangkan detail kekhususan dari setiap kasus. Jika ahli tidak memastikan keandalan data yang digunakan, maka hasilnya bisa bersifat subjektif,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum.
Persoalan Data dan Proses Investigasi
Tim kuasa hukum menyoroti fakta bahwa ahli tidak melakukan wawancara langsung dengan direksi, karyawan, atau pihak terkait PT Inalum dan PT PASU. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai keterlibatan ahli dalam memperoleh data langsung dari sumber utama. Selain itu, ahli menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan berasal dari dokumen yang telah dikumpulkan penyidik, seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atau laporan investigasi. Kubu Oggy menekankan bahwa data dari penyidik mungkin tidak lengkap atau bisa dipengaruhi oleh bias.
Key Issue juga muncul dalam perdebatan mengenai penggunaan standar SJI 5400. Kuasa hukum menilai bahwa standar ini seharusnya diterapkan secara ketat, tetapi dalam kasus ini terkesan tidak konsisten. “Jika standar tidak diikuti secara utuh, maka hasilnya bisa dikatakan tidak objektif. Ini menjadi tantangan utama dalam proses peradilan,” tambah mereka.
Keterlibatan Pihak Terkait dan Risiko Penyimpangan
Proses penghitungan kerugian negara sangat krusial dalam menentukan tingkat keberatan atau kerugian yang dialami negara. Kubu Oggy meminta jelas bagaimana data kerugian dihitung, apakah melalui metode yang bersifat akuntansi atau ekonomi. Mereka juga menyoroti kemungkinan penyimpangan dalam penyusunan laporan kerugian, seperti adanya kelebihan estimasi atau kurangnya verifikasi data. “Key Issue ini menjadi fokus utama karena bisa memengaruhi putusan akhir,” kata seorang anggota tim.
Persoalan ini semakin kompleks karena terkait dengan kerja sama antara lembaga pemerintah dan badan hukum swasta. Kubu Oggy menilai bahwa penjelasan ahli perlu lebih transparan, termasuk mengungkapkan prosedur investigasi yang digunakan. Dengan demikian, keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses penghitungan kerugian menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.
Konteks Kasus dan Dampak pada Peradilan
Kasus dugaan korupsi PT Inalum ini menarik perhatian karena melibatkan perusahaan besar dan proses bisnis yang kompleks. Kubu Oggy menekankan bahwa key issue utama adalah standar yang digunakan dalam penghitungan kerugian. Jika standar ini tidak jelas, maka bisa terjadi kesalahan dalam menilai tingkat korupsi yang terjadi. Mereka juga menyoroti pentingnya keandalan data dalam menentukan hukuman yang diberikan kepada para terdakwa.
Dalam upaya memperkuat argumen mereka, tim kuasa hukum mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang asal-usul data yang digunakan ahli. Mereka ingin mengetahui apakah ada kelebihan atau kekurangan dalam cara penyusunan laporan kerugian, serta bagaimana ahli memastikan keakuratan hasilnya. Key Issue ini menjadi momen penting untuk menilai kualitas peradilan dan keadilan dalam kasus korupsi.
Kesimpulan dan Perspektif Masa Depan
Kubu Oggy menilai bahwa perlu ada penjelasan yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai standar SJI 5400 dalam konteks kasus khusus. Mereka berharap bahwa lembaga penyidik dan ahli dapat menjelaskan secara rinci bagaimana proses penghitungan kerugian dilakukan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau bias. “Key Issue ini tidak hanya tentang kerugian negara, tetapi juga tentang kepercayaan publik terhadap sistem hukum,” tutur mereka.
Proses ini menunjukkan bahwa dalam kasus korupsi, standar penghitungan kerugian menjadi faktor penentu utama. Kubu Oggy meminta agar semua pihak terlibat dalam penyidikan menjelaskan secara terbuka dan rinci untuk menjaga keadilan. Dengan penjelasan yang lebih baik, maka key issue dalam kasus ini dapat diselesaikan secara memuaskan, dan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum akan terjaga.