New Policy: Perbaiki Mutu Pendidikan Nasional, Waka MPR Dorong Kolaborasi
New Policy – Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, New Policy yang digagas oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan pentingnya kolaborasi antar semua pihak. Menurut Rerie, selaku istilah akrabnya, kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pendidikan Indonesia, termasuk kebutuhan partisipasi lebih aktif dari lembaga swasta, masyarakat, dan institusi pendidikan dalam membangun generasi yang unggul. New Policy ini tidak hanya menjadi alat untuk perbaikan sistem pendidikan, tetapi juga membuka peluang kerja sama lintas sektor demi mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas.
Gerakan PSPB sebagai Implementasi New Policy
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah meluncurkan Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) sebagai bagian dari New Policy. Gerakan ini dirancang untuk mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam pengembangan pendidikan, terutama menghadapi tantangan seperti tingginya angka anak Indonesia yang belum terdaftar dalam pendidikan formal, yaitu sekitar 2,92 juta orang. PSPB diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang memungkinkan semua elemen bangsa berkontribusi secara terpadu, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga organisasi filantropi.
“New Policy ini mengubah paradigma pendidikan Indonesia dari hanya bergantung pada kebijakan pemerintah menjadi sistem yang melibatkan seluruh komponen masyarakat,” jelas Lestari Moerdijat dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (7/7).
Kondisi Pendidikan yang Menantikan Perbaikan
Sejumlah isu utama dalam pendidikan nasional menunjukkan kebutuhan urgent untuk perbaikan kualitas. Dari sisi infrastruktur, lebih dari 200 ribu gedung sekolah tercatat dalam kondisi rusak, menghambat proses belajar-mengajar dan keberlanjutan pendidikan. Selain itu, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang baru saja dirilis menyoroti keterbatasan dalam kemampuan literasi dan numerasi murid SD serta SMP. Angka literasi mencapai 60% untuk SD dan 60,83% untuk SMP, namun kemampuan numerasi hanya sekitar 43,41% untuk SD serta 40,34% untuk SMP.
“Kondisi ini menegaskan bahwa New Policy harus menjadi katalis perubahan, bukan sekadar slogan,” imbuh Lestari. “Kolaborasi dengan segala pihak akan menjadi kunci keberhasilan program ini.”
Perspektif Dunia Usaha dalam New Policy
Kolaborasi dengan dunia usaha menjadi salah satu pilar utama dari New Policy. Perusahaan-perusahaan besar serta UMKM diharapkan berperan aktif dalam memberikan dukungan materi dan sumber daya untuk meningkatkan akses pendidikan. Contohnya, program beasiswa, pelatihan keahlian, serta pemberdayaan guru lewat pelatihan berbasis teknologi. Lestari Moerdijat menekankan bahwa keterlibatan dunia usaha bukan hanya membantu memperkuat kemampuan akademik siswa, tetapi juga membangun karakter dan minat mereka terhadap bidang-bidang tertentu.
“New Policy ini memastikan bahwa dunia usaha memiliki ruang untuk berkontribusi secara strategis, sekaligus menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas,” tambah Rerie.
Perspektif Masyarakat dan Filantropi
Peran masyarakat dan organisasi filantropi juga menjadi sorotan dalam New Policy. Keberhasilan penerapan program ini bergantung pada keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat lokal yang dapat memberikan masukan langsung mengenai kebutuhan pendidikan di tingkat desa dan kota. Filantropi, di sisi lain, diperlukan untuk memberikan bantuan finansial, bantuan teknis, maupun kegiatan sosial yang memperkuat lingkungan belajar siswa.
“Dengan partisipasi aktif masyarakat, New Policy bisa menjadi alat yang mempercepat transformasi pendidikan Indonesia,” papar Lestari.
Perspektif Pemerintah Daerah dan Kebijakan Lokal
Peran pemerintah daerah dalam New Policy tidak kalah penting. Kebijakan lokal yang selaras dengan kebijakan nasional dapat memperkuat implementasi program secara efektif. Lestari Moerdijat menyarankan bahwa pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama dalam memberikan sumber daya pendidikan, termasuk alokasi dana, pendirian sekolah baru, serta pengelolaan sumber daya manusia di tingkat daerah. Dengan demikian, New Policy tidak hanya menjadi kebijakan nasional, tetapi juga diterapkan secara holistik di setiap wilayah.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan bahwa New Policy tidak hanya berjalan di tingkat nasional, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat,” ujarnya.
Kolaborasi yang dicanangkan dalam New Policy menjadi langkah penting dalam memperbaiki mutu pendidikan nasional. Dengan partisipasi dari berbagai pihak, program ini diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masa depan. Semangat gotong royong yang diusung oleh New Policy bukan hanya untuk menangani masalah saat ini, tetapi juga untuk membentuk fondasi pendidikan yang mampu membangun generasi penerus bangsa yang berkompeten dan berkarakter.