Penelitian Hibah Kemdiktisaintek: Sosialisasi Kebijakan Baru untuk Mengatasi Penipuan Online Pekerja Migran
New Policy – Sebagai bagian dari new policy yang dicanangkan pemerintah, penelitian Hibah Kemdiktisaintek berfokus pada strategi komunikasi politik untuk menangani pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penipuan online. Riset ini dilakukan oleh Dr. Nani Nurani Muksin, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UGMJ Muhamad Hapipi, yang mendapat dana Hibah Penelitian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tahun 2026. Tujuan utama dari new policy ini adalah mengidentifikasi peran komunikator, pesan, media, dan strategi dalam upaya meminimalkan risiko penipuan digital terhadap PMI.
Analisis Terhadap Fenomena Penipuan Online di Kamboja
Kasus penipuan online yang sering terjadi di Kamboja menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Dr. Nani menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan kejahatan siber, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam komunikasi publik yang menyebabkan PMI rentan terhadap scammer. “Pemerintah perlu memperkuat new policy komunikasi politik agar masyarakat dapat memahami proses migrasi secara lebih lengkap sebelum memutuskan melanggani pekerjaan di luar negeri,” tambahnya.
“Penipuan online di Kamboja adalah fenomena yang kompleks. Selain faktor ekonomi, risiko ini juga dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang disampaikan secara jelas melalui new policy pemerintah. Dengan strategi komunikasi yang tepat, PMI dapat lebih waspada dan mengambil keputusan berdasarkan data,” ujar Dr. Nani dalam diskusi kelompok fokus (FGD) di BP3MI Sumatera Utara, Kamis 2 Juli 2026.
Dalam penelitian ini, peneliti menggali masalah seputar cara penyampaian informasi migrasi kepada masyarakat. Dr. Nani menyoroti pentingnya pemanfaatan platform digital dan media sosial sebagai alat utama dalam menyebarkan pesan kebijakan yang relevan. “Media sosial memiliki peran krusial dalam membangun kesadaran publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi tentang new policy migrasi tersedia secara mudah dicari dan dipahami,” jelasnya. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan perwakilan Kementerian P2MI, IOM, ILO, serta mantan PMI yang pernah mengalami penipuan.
Implementasi Kebijakan Baru: Solusi Berkelanjutan untuk PMI
Hasil riset Hibah Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa keberhasilan new policy dalam menangani penipuan online tergantung pada keterlibatan aktif pihak terkait. Kombes Pol. Budi Novijanto, Kepala BP3MI Sumatera Utara, mengapresiasi upaya penelitian ini sebagai bentuk penguatan strategi komunikasi politik. “Dengan new policy yang terstruktur, pemerintah dapat merespons keluhan PMI secara lebih cepat dan efektif,” katanya.
“Strategi komunikasi politik yang diterapkan dalam new policy harus melibatkan kolaborasi antarlembaga dan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian, risiko PMI terjebak dalam skema penipuan online dapat diminimalkan,” tambah Dr. Nani. Ia menekankan perlunya adaptasi pesan komunikasi sesuai dengan konteks lokal, terutama di daerah-daerah dengan tingkat literasi digital yang masih rendah.
Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perlu adanya peningkatan keterampilan komunikasi di kalangan penyuluh migrasi. “Para penyuluh harus dilatih untuk menyampaikan informasi dalam bahasa yang sederhana dan menarik, agar masyarakat dapat memahami manfaat serta risiko dari new policy migrasi,” tuturnya. Selain itu, ada rekomendasi untuk menciptakan platform digital yang terpusat, yang dapat menjadi sumber informasi akurat dan up-to-date bagi calon PMI.
Menurut Dr. Nani, new policy ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga berperan dalam pemulihan dan dukungan bagi PMI yang sudah terkena korupsi online. “Dengan adanya mekanisme komunikasi yang responsif, PMI dapat merasa didukung dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem migrasi,” jelasnya. Ia berharap hasil penelitian ini menjadi dasar untuk merancang kebijakan lebih luas yang mengintegrasikan aspek komunikasi ke dalam upaya perlindungan pekerja migran.
Penelitian Hibah Kemdiktisaintek menyoroti bahwa new policy tidak cukup hanya berupa regulasi, tetapi perlu disertai dengan program komunikasi yang memadai. Dengan memperhatikan kebutuhan dan konteks masyarakat yang terlibat, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak dan kesejahteraan PMI. Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.