Prabowo Akui Penanganan Karhutla Masih Ada Keterlambatan

Presiden Prabowo: Keterlambatan Penanganan Karhutla Harus Jadi Bahan Evaluasi, Bukan Sekadar Catatan

Beritanaya.com – Setiap tahun, ketika musim kemarau menyapa sebagian besar wilayah Indonesia, ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menghantui masyarakat. Asap pekat yang menyelimuti kota-kota di Sumatra dan Kalimantan bukan sekadar gangguan kenyamanan; ia memengaruhi kesehatan jutaan warga, mengganggu penerbangan, dan menggerus ekonomi lokal. Di tengah siklus tahunan itu, Presiden Prabowo Subianto pada Senin (7/9) menyampaikan pengakuan terbuka bahwa respons pemerintah terhadap karhutla masih menyimpan celah berupa keterlambatan di beberapa titik.

Pernyataan tersebut diutarakan saat Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Negara bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Agenda rapat tidak terbatas pada satu jenis bencana. Para pembuat kebijakan membahas secara simultan perkembangan gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta eskalasi kebakaran hutan dan kabut asap di berbagai provinsi. Dengan cakupan isu yang begitu luas, rapat itu menjadi cermin betapa kompleksnya lanskap kebencanaan Indonesia dalam satu waktu.

Pengakuan Keterlambatan dan Arahan Antisipatif

Prabowo tidak menutup mata atas kekurangan yang terjadi. Ia mengakui bahwa meskipun reaksi pemerintah terhadap kebakaran hutan secara keseluruhan tergolong masif, masih terdapat keterlambatan di sejumlah lokasi. Pengakuan ini disampaikan langsung dalam forum rapat terbatas:

“Kemudian juga saya lihat reaksi terhadap kebakaran hutan kita juga cukup masif walaupun di sana sini mungkin ada keterlambatan tapi itu kita catat.”

Namun, kata “catat” dalam konteks ini tidak bermakna sekadar pencatatan administratif. Prabowo menegaskan bahwa keterlambatan yang teridentifikasi tidak boleh berhenti pada tahap pencatatan. Ia meminta agar setiap insiden keterlambatan dijadikan bahan evaluasi konkret untuk memperbaiki mekanisme penanganan bencana di masa mendatang. Arahan tersebut kemudian ia rumuskan dalam kalimat tegas:

“Untuk selanjutnya itu kita juga mengambil langkah-langkah yang antisipatif.”

Kata kunci dalam arahan itu adalah “antisipatif.” Artinya, pemerintah diminta bergerak sebelum bencana mencapai puncaknya, bukan sekadar bereaksi setelah titik api sudah menyebar luas. Dalam konteks karhutla, langkah antisipatif dapat mencakup pemetaan dini titik rawan, penebalan personel pemadaman di daerah berisiko tinggi, koordinasi lintas kementerian lebih awal, serta penegakan hukum terhadap pembakar lahan yang dilakukan secara sengaja.

Lanskap Kebencanaan yang Berjalan Paralel

Rapat terbatas yang dipimpin Prabowo tidak berdiri sendiri dalam isu karhutla. Ia menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap rangkaian bencana alam yang terjadi hampir bersamaan. Gempa bumi di Flores, yang terletak di jalur subduksi Laut Flores, kembali mengingatkan bahwa kepulauan Indonesia berada di atas salah satu sabuk seismik paling aktif di dunia. Sementara itu, Gunung Anak Krakatau—yang lahir dari letusan dahsyat tahun 1883 dan terus tumbuh di dasar laut Selat Sunda—menunjukkan peningkatan aktivitas yang menuntut pemantauan ketat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kehadiran tiga jenis bencana sekaligus dalam satu agenda rapat menunjukkan bahwa kapasitas respons nasional harus mampu menangani ancaman secara simultan, bukan secara berurutan. Keterlambatan dalam satu sektor, misalnya karhutla, berpotensi mengalihkan sumber daya dari sektor lain yang juga membutuhkan penanganan segera.

Konteks Historis dan Perbaikan Kapasitas Respons

Isu karhutla di Indonesia bukan fenomena baru. Musim kemarau ekstrem tahun 2015 menjadi salah satu episode paling parah dalam sejarah modern, ketika kebakaran lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan menghasilkan kabut lintas negara yang memengaruhi Singapura dan Malaysia. Peristiwa itu mendorong pembentukan mekanisme penanganan yang lebih terstruktur, termasuk penguatan peran TNI dan Polri dalam operasi pemadaman, pengembangan teknologi pemetaan satelit, serta penyusunan rencana aksi nasional pencegahan karhutla.

Sejak saat itu, pemerintah secara bertahap membangun kapasitas respons yang lebih cepat dan terkoordinasi. Data menunjukkan bahwa waktu tanggap awal terhadap laporan titik api telah memendek dari tahun ke tahun, berkat peningkatan jumlah posko pemantauan, ketersediaan armada udara untuk water bombing, serta integrasi data cuaca dan kelembaban tanah dalam sistem peringatan dini. Dalam konteks inilah Prabowo menyatakan bahwa kemampuan respons bencana pemerintah saat ini lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Perbaikan tersebut tidak berarti sistem sudah sempurna. Keterlambatan yang diakui Prabowo mengindikasikan bahwa di lapangan masih terdapat hambatan logistik, koordinasi antarinstansi, atau keterbatasan sumber daya manusia di daerah-daerah yang jauh dari pusat komando. Mengatasi hambatan-hambatan itu memerlukan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur pemadaman, pelatihan personel lokal, serta penguatan regulasi yang menghukum pelaku pembakaran lahan secara tegas.

Implikasi ke Depan

Arahan antisipatif yang disampaikan Prabowo membawa konsekuensi operasional nyata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, serta pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla akan dituntut untuk menggeser waktu intervensi mereka ke fase sebelum kebakaran meluas. Artinya, patroli udara dan darat harus dimulai lebih awal, stok air dan bahan pemadam harus sudah tersedia di titik-titik strategis, dan mekanisme pelaporan masyarakat harus dipercepat hingga tingkat desa.

Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan berdekatan dengan lahan gambut atau hutan sekunder, pesan dari rapat terbatas ini membawa dua sisi. Di satu sisi, pengakuan keterlambatan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata atas kegagalan parsial. Di sisi lain, komitmen untuk menjadikan setiap keterlambatan sebagai bahan evaluasi membuka ruang akuntabilitas publik: masyarakat berhak menuntut penjelasan mengapa keterlambatan terjadi dan apa langkah konkret yang diambil untuk mencegahnya terulang.

Musim kemarau masih akan berlangsung beberapa pekan ke depan. Dengan lanskap kebencanaan yang tetap dinamis—mulai dari aktivitas vulkanik hingga potensi gempa susulan—mampu tidaknya pemerintah menggeser responsnya ke fase antisipatif akan menjadi ujian nyata bagi komitmen yang diucapkan di Istana Negara pada Senin itu.