Kemenkum NTB Genjot Kapasitas Penyuluh Hukum untuk Tangkal Paham Terorisme
Kemenkum NTB Genjot Kapasitas Penyuluh Hukum – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus meningkatkan kemampuan penyuluh hukum sebagai upaya mencegah radikalisme di kalangan anak-anak. Dalam acara pelatihan yang diadakan di Ruang ZI Kantor Wilayah Kemenkum HAM NTB, Jumat (17/7), para penyuluh diberikan pelatihan terkait peningkatan kapasitas mereka dalam menyampaikan informasi hukum yang relevan dan efektif. Kemenkum NTB Genjot Kapasitas Penyuluh Hukum bertujuan untuk memperkuat peran para penyuluh dalam mendeteksi dini dan mengantisipasi paham terorisme yang berpotensi menjangkau generasi muda.
Program Pelatihan dan Pembekalan Terstruktur
Kepala Divisi P3H Kemenkum HAM NTB, Edward James Sinaga, membuka acara tersebut dengan menekankan pentingnya pelatihan menyeluruh bagi penyuluh hukum. Menurut Edward, para penyuluh perlu memahami dinamika masyarakat modern, terutama di era digital yang memudahkan penyebaran ideologi radikal. Pelatihan ini mencakup materi seperti cara mengidentifikasi faktor-faktor pemicu paham terorisme pada anak, serta strategi komunikasi yang efektif untuk mengubah mindset generasi muda.
Sebagai bagian dari program pencegahan terorisme, Kemenkum NTB Genjot Kapasitas Penyuluh juga memperkenalkan metode penyuluhan berbasis teknologi. Dengan adanya modul digital, para penyuluh diharapkan mampu menyampaikan materi secara lebih menarik dan interaktif. Dosen hukum pidana dari Universitas Mataram, Ruli, menjelaskan bahwa penggunaan media sosial dan platform online menjadi sarana penting untuk menyampaikan pesan anti-radikalisme secara masif.
Kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Anak dan Mitra Lain
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Sukran, menyampaikan bahwa pendampingan anak-anak yang terpapar ideologi terorisme membutuhkan kerja sama antar lembaga. Dalam acara tersebut, LPA NTB turut berpartisipasi untuk menegaskan peran mereka dalam memantau dan mengawal anak-anak yang rentan terhadap pengaruh radikal. Sukran menjelaskan bahwa program pendampingan ini dijalankan secara berkelanjutan dengan dukungan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat lokal.
Kemenkum NTB Genjot Kapasitas Penyuluh Hukum tidak hanya fokus pada penyuluhan langsung, tetapi juga melibatkan mitra internasional dalam memperkaya materi pelatihan. Beberapa institusi dari luar negeri memberikan kontribusi dalam pengembangan program ini, terutama dalam membagikan pengalaman praktis menghadapi isu terorisme di daerah. Acara ini menjadi wadah untuk memperkuat jaringan kerja antar penyuluh hukum di NTB.
Para peserta pelatihan juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang tantangan nyata dalam menyuluh masyarakat. Edward James Sinaga menambahkan bahwa upaya ini adalah bagian dari strategi nasional untuk membangun masyarakat yang lebih resilien terhadap paham radikal. Dengan peningkatan kapasitas penyuluh hukum, Kemenkum NTB berharap bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak di wilayahnya.
Program Kemenkum NTB Genjot Kapasitas Penyuluh Hukum diharapkan menjadi contoh sukses dalam pencegahan terorisme di tingkat lokal. Selain itu, pelatihan ini juga meningkatkan kemampuan penyuluh dalam menyampaikan informasi hukum secara tepat, terutama dalam menghadapi generasi muda yang sering terpapar media sosial. Edward menyebutkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi dalam penerapan metode yang telah dipelajari selama pelatihan.
Acara ini menegaskan komitmen Kemenkum NTB dalam membentuk penyuluh hukum yang lebih siap menghadapi dinamika masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih modern dan komprehensif, para penyuluh diharapkan bisa menjadi garda depan dalam mencegah radikalisme. Kemenkum NTB Genjot Kapasitas Penyuluh Hukum akan terus dilakukan secara berkala, dengan target peningkatan keberhasilan program pencegahan terorisme seiring bertambahnya jumlah penyuluh yang terlibat.