Kemenkum NTB Sosialisasi Perseroan Perorangan, Dorong UMKM Naik Kelas

Legalitas Perseroan Perorangan Didorong untuk Perkuat UMKM Lombok Utara

Beritanaya.com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Lombok Utara didorong memanfaatkan layanan Perseroan Perorangan melalui kegiatan Diseminasi Layanan AHU Online. Upaya ini diarahkan agar semakin banyak usaha memiliki status legal yang jelas, sehingga dapat berkembang dengan fondasi administrasi dan kepastian hukum yang lebih kuat.

Kegiatan bertema “Pemanfaatan Layanan AHU Online Secara Mudah, Cepat dan Mandiri” tersebut dilaksanakan di Kantor Bupati Lombok Utara pada Kamis, 10 September. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat menghadirkan sosialisasi ini sebagai bagian dari penguatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pilihan badan usaha yang dapat diakses secara daring.

Legalitas sebagai pijakan pengembangan usaha

Pelaksana Harian Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, mengajak para pemilik UMKM untuk segera mempertimbangkan pendaftaran usaha sebagai Perseroan Perorangan. Langkah tersebut dinilai penting karena legalitas tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, melainkan juga memberi kejelasan posisi usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

“Legalitas memberikan kepastian hukum bagi usaha dan memudahkan pemerintah daerah memberikan support untuk pengembangannya,” ujar Anna Ernita.

Keberadaan badan hukum dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan sebuah usaha untuk tumbuh. Pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas lebih mudah menunjukkan identitas usahanya secara formal, sementara pemerintah daerah juga memiliki dasar administrasi yang lebih jelas dalam menyalurkan dukungan pengembangan usaha.

Layanan Administrasi Hukum Umum atau AHU Online menjadi sarana yang diperkenalkan dalam kegiatan ini. Pemanfaatan layanan digital tersebut diharapkan membantu proses pendaftaran Perseroan Perorangan dilakukan dengan lebih praktis, cepat, dan mandiri. Bagi pelaku usaha, pemahaman terhadap mekanisme pendaftaran menjadi langkah awal sebelum menentukan bentuk legalitas yang sesuai dengan kegiatan bisnisnya.

Jumlah UMKM besar, badan hukum masih terbatas

Sekretaris Daerah Lombok Utara, Sahabudin, menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang sejumlah peran dalam membangun lingkungan usaha. Peran itu mencakup fungsi sebagai regulator, fasilitator, edukator, serta koordinator bagi ekosistem ekonomi lokal.

Data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menunjukkan terdapat 23.948 UMKM di Lombok Utara. Namun, jumlah usaha yang sudah tercatat sebagai badan hukum Perseroan Perorangan baru mencapai 187. Selisih yang besar itu menggambarkan masih terbukanya ruang luas untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku usaha dalam pengurusan legalitas.

Angka tersebut juga menjadi alasan pentingnya kegiatan diseminasi. Banyak UMKM tumbuh dari usaha keluarga, kegiatan produksi rumahan, perdagangan kecil, jasa, maupun inisiatif ekonomi masyarakat lainnya. Dalam tahap awal usaha, pengelola kerap lebih fokus pada produk, pelanggan, dan arus penjualan. Seiring usaha berkembang, aspek administrasi dan legalitas menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar perjalanan bisnis memiliki landasan yang lebih tertata.

Perseroan Perorangan dapat menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang ingin mulai membangun struktur bisnis secara formal. Sosialisasi AHU Online memberi ruang bagi peserta untuk mengenal manfaat layanan serta memahami bahwa proses legalitas dapat dijalankan melalui sistem digital.

Memperkuat ekosistem usaha daerah

Dorongan terhadap pendaftaran Perseroan Perorangan bukan semata soal penambahan angka badan hukum. Legalitas berkaitan dengan upaya membangun ekosistem usaha yang lebih rapi, terdata, dan siap berkembang. Ketika pelaku UMKM memiliki status usaha yang jelas, pemerintah daerah dapat lebih mudah memetakan kebutuhan serta memberikan dukungan pengembangan secara lebih terarah.

Dalam konteks Lombok Utara, jumlah UMKM yang hampir mencapai 24 ribu menunjukkan besarnya potensi ekonomi masyarakat. Potensi tersebut membutuhkan pendampingan, edukasi, dan akses informasi yang berkelanjutan. Diseminasi layanan AHU Online menjadi salah satu pintu untuk memperkenalkan langkah administratif yang dapat ditempuh pelaku usaha secara mandiri.

Bagi pemilik UMKM, legalitas juga dapat dipahami sebagai investasi untuk usaha. Pengurusan badan hukum membantu membangun kepercayaan dan ketertiban dalam pengelolaan bisnis. Walaupun proses pengembangan usaha setiap pelaku berbeda, keberadaan identitas hukum dapat memberi kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

Kegiatan di Kantor Bupati Lombok Utara ini sekaligus menandai kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Kanwil Kemenkum NTB dan pemerintah daerah dalam mendorong UMKM naik kelas. Edukasi mengenai layanan digital, kemudahan akses informasi, serta penguatan kesadaran legalitas menjadi unsur yang saling berkaitan dalam agenda tersebut.

Dengan baru 187 Perseroan Perorangan dari total 23.948 UMKM, peluang peningkatan masih sangat besar. Pelaku usaha di Lombok Utara diharapkan dapat memanfaatkan layanan AHU Online sebagai sarana untuk menata legalitas, memperkuat usaha, dan membuka ruang pengembangan yang lebih luas di masa depan.