Keraton Jogja Buka Suara Soal Dugaan Pungli Parkir Food Truck di Alun-Alun Kidul

Keraton Yogyakarta Tegaskan Dugaan Pungutan Parkir Food Truck Bukan Bagian Perizinan

Beritanaya.com – Keraton Yogyakarta memberikan penjelasan mengenai dugaan pungutan liar parkir bagi food truck di kawasan Alun-Alun Kidul, Kota Yogyakarta. Perkara ini menjadi perhatian setelah seorang pemilik usaha makanan menyampaikan pengalamannya di media sosial terkait permintaan pembayaran parkir hingga Rp1 juta per hari.

Keraton menyatakan bahwa kegiatan usaha tersebut telah memperoleh izin untuk berada di Alun-Alun Kidul. Namun, pembayaran parkir maupun permintaan lain yang disebutkan pemilik usaha tidak termasuk dalam mekanisme perizinan yang dijalankan Keraton Yogyakarta.

Izin Kegiatan dan Dugaan Permintaan Uang Dipisahkan

Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, GKR Condrokirono, menekankan pentingnya membedakan proses administrasi perizinan dengan dugaan permintaan uang yang muncul di luar prosedur resmi. Penegasan itu disampaikan pada Jumat, 18 September.

“Terkait adanya pembayaran parkir serta permintaan lain yang disampaikan oleh yang bersangkutan melalui media sosial, perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari proses perizinan maupun pungutan yang ditetapkan oleh pihak Keraton Yogyakarta,” kata GKR Condrokirono.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa izin kegiatan di kawasan Alun-Alun Kidul tidak dapat diartikan sebagai dasar bagi pihak tertentu untuk memungut biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku. Keraton juga menolak mengaitkan dugaan pungutan tersebut dengan proses pemberian izin yang telah dikeluarkan.

Bagi pelaku usaha yang memanfaatkan ruang publik untuk berjualan, kejelasan mengenai jenis biaya, pihak yang berwenang menerima pembayaran, serta dasar aturan yang digunakan menjadi hal penting. Informasi yang terbuka dapat membantu pelaku usaha membedakan kewajiban resmi dengan permintaan yang patut dipertanyakan.

Diminta Ditangani Pihak Berwenang

GKR Condrokirono berharap persoalan yang berada di luar lingkup perizinan Keraton dapat ditindaklanjuti oleh lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan. Langkah itu dinilai diperlukan agar kejadian serupa tidak berulang pada masa mendatang.

“Kami berharap hal-hal yang terjadi di luar proses perizinan ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” ucapnya.

Pernyataan ini menempatkan isu tersebut sebagai persoalan yang perlu diperiksa melalui jalur yang tepat. Penanganan oleh pihak berwenang penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, sekaligus memberi kepastian bagi warga, pengunjung, dan pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Dalam situasi seperti ini, bukti pembayaran, identitas pihak yang meminta uang, waktu kejadian, serta lokasi yang jelas dapat menjadi informasi penting bila diperlukan pemeriksaan. Pelaku usaha juga perlu menyimpan dokumen izin yang dimiliki agar batas antara prosedur resmi dan persoalan di luar prosedur dapat terlihat dengan lebih terang.

Lurah Patehan Sebut Ada Oknum

Lurah Patehan, Gunawan Sigit Putranto, membenarkan adanya kejadian terkait pungutan tarif parkir di area Alun-Alun Kidul. Ia menyebut tindakan tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Memang benar ada kejadian tersebut yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di area Alun-Alun Kidul,” kata Sigit.

Keterangan itu memperkuat penegasan bahwa dugaan pungutan tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai ketentuan resmi kawasan. Sebutan oknum menunjukkan bahwa tindakan individu atau pihak tertentu perlu dipisahkan dari tata kelola perizinan yang berlaku.

Alun-Alun Kidul merupakan salah satu ruang yang dikenal luas di Kota Yogyakarta dan menjadi lokasi berbagai aktivitas masyarakat. Karena itu, pengelolaan kegiatan di kawasan tersebut memerlukan kepastian prosedur agar pelaku usaha dan pengunjung dapat menjalankan aktivitas dengan rasa aman serta memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Keberadaan aturan yang jelas juga penting untuk menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan ruang publik. Pelaku usaha membutuhkan kepastian biaya sebelum menjalankan kegiatan, sedangkan masyarakat memerlukan keyakinan bahwa layanan atau penataan yang ada berjalan melalui mekanisme yang sah.

Pentingnya Transparansi Biaya di Kawasan Publik

Dugaan pembayaran Rp1 juta per hari yang disampaikan pemilik food truck memunculkan perhatian karena nilainya cukup besar bagi kegiatan usaha harian. Jika biaya tertentu memang resmi diberlakukan, pelaku usaha seharusnya dapat memperoleh penjelasan mengenai dasar pungutan, pihak pengelola, dan bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi bukan hanya berkaitan dengan nominal biaya. Kejelasan prosedur juga mencakup cara mengajukan izin, masa berlaku izin, area kegiatan yang diperbolehkan, serta pihak yang dapat dihubungi apabila muncul persoalan di lapangan. Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu menghadapi permintaan yang tidak tercantum dalam proses administrasi.

Penegasan dari Keraton Yogyakarta dan keterangan dari Lurah Patehan membuka ruang bagi penanganan yang lebih terarah. Fokus berikutnya berada pada tindak lanjut oleh pihak yang berwenang, agar dugaan pungutan di luar prosedur dapat diperiksa sesuai ketentuan.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha, kejadian ini menjadi pengingat untuk selalu memastikan setiap pembayaran memiliki dasar yang jelas. Bukti transaksi dan informasi resmi dapat membantu melindungi semua pihak, terutama ketika aktivitas usaha dilakukan di kawasan yang ramai dan memiliki pengaturan tersendiri.