Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata, Rasio Gini Indonesia Naik Jadi 0,368

Ketimpangan Pendapatan Meningkat di Tengah Turunnya Kemiskinan

Beritanaya.com – Penurunan tingkat kemiskinan nasional belum sepenuhnya menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi telah dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 8,07 persen, lebih rendah dibandingkan 8,47 persen pada Maret 2025.

Di saat angka kemiskinan bergerak turun, indikator ketimpangan justru mengalami kenaikan. Rasio Gini Indonesia meningkat dari 0,360 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Perubahan ini menjadi penanda bahwa distribusi pendapatan masih menghadapi persoalan, meskipun perekonomian tumbuh dalam kisaran 5 hingga 6 persen.

Rasio Gini digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pengeluaran atau pendapatan antarkelompok masyarakat. Nilai yang semakin mendekati angka satu menunjukkan ketimpangan yang lebih lebar, sedangkan angka yang lebih dekat ke nol menggambarkan distribusi yang relatif lebih merata. Karena itu, kenaikan indikator tersebut perlu dibaca bersama dengan pencapaian penurunan kemiskinan.

Kota Mencatat Kenaikan Ketimpangan Lebih Tinggi

Kesenjangan paling besar terlihat di wilayah perkotaan. Rasio Gini di kota naik dari 0,383 pada September 2025 menjadi 0,387 pada Maret 2026. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi di perkotaan tidak serta-merta menghasilkan manfaat yang tersebar luas bagi seluruh warga.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisnu Nugroho, menilai penurunan kemiskinan memang merupakan perkembangan penting. Namun, pertumbuhan yang berjalan bersamaan dengan kenaikan ketimpangan menunjukkan adanya kelompok-kelompok yang menerima manfaat ekonomi lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.

“Jadi, ketimpangan membesar melalui pertumbuhan sehingga kemudian angka kemiskinan juga turun. Namun, pembagiannya cenderung tidak merata, terutama di kota-kota,” kata Wisnu.

Gambaran tersebut menegaskan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin dan pemerataan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu bergerak dalam arah yang sama. Seseorang dapat keluar dari kategori miskin, tetapi tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan apabila peningkatan pendapatannya sangat terbatas atau tidak diikuti akses yang lebih baik terhadap pekerjaan dan layanan dasar.

Di kawasan perkotaan, biaya kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, transportasi, serta layanan pendidikan dan kesehatan dapat menjadi tekanan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Ketika kesempatan ekonomi tumbuh lebih cepat bagi kelompok yang telah memiliki modal, keterampilan, informasi, atau jaringan, jarak antarkelompok berisiko melebar.

Belanja Pemerintah Perlu Menjangkau Kelompok yang Tepat

Besarnya anggaran dalam berbagai program pemerintah belum menjadi jaminan bahwa manfaatnya terbagi secara merata. Akses terhadap bantuan, fasilitas, pelatihan, pembiayaan, maupun peluang usaha dapat lebih mudah diperoleh oleh pihak yang telah memiliki modal dan koneksi yang memadai.

Karena itu, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kemudahan akses, serta kemampuan kelompok rentan untuk memanfaatkannya. Warga yang tinggal jauh dari pusat layanan, bekerja di sektor informal, atau memiliki keterbatasan informasi dapat menghadapi hambatan yang berbeda dibandingkan kelompok ekonomi yang lebih mapan.

Distribusi hasil pembangunan menjadi isu penting karena pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diharapkan memperluas kesempatan, bukan hanya meningkatkan aktivitas di kelompok tertentu. Kebijakan yang mampu membuka akses lebih luas terhadap pendidikan, keterampilan, pembiayaan produktif, dan perlindungan sosial akan menentukan apakah pertumbuhan dapat menciptakan perbaikan kesejahteraan yang lebih merata.

Kualitas Pekerjaan Menjadi Perhatian

Selain pembagian pendapatan, kualitas lapangan kerja menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan ekonomi akan memberi dampak lebih kuat bagi rumah tangga apabila menciptakan pekerjaan yang layak, produktif, dan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penambahan pekerjaan saja belum cukup apabila pekerjaan tersebut tidak menawarkan kestabilan pendapatan atau ruang bagi pekerja untuk meningkatkan kemampuan. Bagi banyak keluarga, pekerjaan merupakan jalur utama untuk keluar dari kemiskinan dan mengurangi kerentanan ekonomi. Oleh sebab itu, kualitas pekerjaan berpengaruh langsung terhadap seberapa luas manfaat pertumbuhan dapat dirasakan.

Kenaikan Rasio Gini ke level 0,368 menjadi pengingat bahwa capaian penurunan kemiskinan perlu dilanjutkan dengan upaya mempersempit kesenjangan. Pertumbuhan yang inklusif membutuhkan kesempatan yang dapat dijangkau oleh lebih banyak warga, terutama kelompok yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi.

Ke depan, evaluasi terhadap program pembangunan perlu melihat lebih dari sekadar angka pertumbuhan dan penurunan kemiskinan. Pemerataan manfaat, akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, serta mutu pekerjaan perlu menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional.