Komisaris PND Anshar Dorong Penguatan GCG untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

Penguatan Tata Kelola PND Dinilai Penting bagi Dukungan Program 3 Juta Rumah

Beritanaya.com – Komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian Komisaris PT Propernas Nusa Dua (PND), Anshar Ilo, dalam upaya memperkuat profesionalisme perusahaan. Penguatan Good Corporate Governance atau GCG dipandang relevan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional pembangunan tiga juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pembangunan dan pengelolaan proyek, tata kelola tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan prosedur internal. GCG diperlukan agar setiap proses berjalan jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta berorientasi pada manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Anshar menekankan bahwa prinsip tata kelola perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari penetapan keputusan, penggunaan anggaran, pelaksanaan proyek, hingga proses pengawasan dan penilaian hasil kerja. Dengan fondasi tersebut, perusahaan diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus membangun kepercayaan para pemangku kepentingan.

“Penerapan Good Corporate Governance harus menjadi komitmen bersama. Perusahaan harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar setiap program berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Anshar, Kamis (29/10).

GCG Bukan Sekadar Kelengkapan Administrasi

Penerapan GCG memiliki arti yang lebih luas daripada pemenuhan kewajiban administratif. Tata kelola yang kuat membantu perusahaan memastikan bahwa kewenangan, tanggung jawab, dan proses kerja dapat dipahami secara jelas oleh setiap unsur organisasi.

Dalam konteks proyek pembangunan, kejelasan tersebut penting karena kegiatan perusahaan melibatkan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan lapangan, pemantauan, dan evaluasi. Setiap tahap membutuhkan pengambilan keputusan yang cermat serta mekanisme pengawasan yang berjalan konsisten.

Pengelolaan yang transparan juga memberi ruang bagi informasi relevan untuk tersedia secara terbuka sesuai kebutuhan. Sementara itu, akuntabilitas memastikan tiap organ perusahaan memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang tegas. Dua hal ini dapat menjadi dasar untuk menilai apakah sebuah program telah dijalankan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Bagi PND, penguatan tata kelola dapat menjadi bagian dari upaya menjaga arah kerja perusahaan tetap profesional. Ketika sistem pengawasan dan evaluasi dilaksanakan dengan baik, perusahaan memiliki pijakan yang lebih kuat untuk memperbaiki proses kerja apabila ditemukan hal-hal yang perlu dibenahi.

Lima Prinsip Utama Tata Kelola

Anshar menjelaskan bahwa terdapat lima prinsip pokok dalam penerapan GCG. Kelimanya mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi yang relevan. Prinsip ini penting agar proses bisnis tidak berjalan secara tertutup dan informasi yang dibutuhkan dapat diakses melalui mekanisme yang tepat. Keterbukaan juga membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai arah kebijakan dan pelaksanaan program perusahaan.

Akuntabilitas berkaitan dengan kepastian peran di dalam organisasi. Setiap pihak perlu memahami batas kewenangan sekaligus kewajiban yang diemban. Dengan pembagian tugas yang jelas, pertanggungjawaban atas keputusan maupun hasil kerja dapat dilakukan secara lebih terukur.

Prinsip responsibilitas menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kepatuhan bukan hanya bagian dari tata tertib internal, melainkan unsur penting untuk menjaga kegiatan perusahaan tetap berada dalam koridor yang semestinya.

Independensi diperlukan agar keputusan bisnis dapat dibuat secara objektif. Dalam penerapannya, keputusan perusahaan perlu dijaga dari benturan kepentingan yang dapat memengaruhi penilaian maupun arah kebijakan. Sikap independen membantu perusahaan menempatkan kepentingan organisasi dan tujuan program secara proporsional.

Adapun prinsip kewajaran dan kesetaraan menuntut adanya perlakuan yang patut terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Prinsip ini memperkuat gagasan bahwa tata kelola harus dijalankan dengan pertimbangan yang adil, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan jangka pendek.

Relevansi bagi Program Perumahan

Program pembangunan tiga juta rumah membutuhkan pelaksanaan yang efektif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, penguatan GCG memiliki hubungan erat dengan kebutuhan untuk menjaga kualitas perencanaan, penggunaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan program.

Tata kelola yang baik dapat membantu perusahaan menjalankan setiap tahap dengan disiplin yang lebih kuat. Pengambilan keputusan tidak hanya perlu cepat, tetapi juga harus dilandasi pertimbangan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Hal serupa berlaku pada pengelolaan anggaran, yang memerlukan ketelitian agar mendukung tujuan program secara tepat.

Pengawasan dan evaluasi juga menjadi elemen yang tidak terpisahkan. Evaluasi memungkinkan perusahaan melihat capaian program, mengenali kendala, serta menentukan langkah perbaikan. Melalui proses tersebut, organisasi dapat menjaga pelaksanaan kegiatan tetap sejalan dengan rencana dan prinsip tata kelola yang telah ditetapkan.

Dorongan Anshar terhadap GCG menempatkan tata kelola sebagai fondasi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab, dan objektivitas menjadi unsur yang perlu dijaga bersama agar program yang dikerjakan tidak berhenti pada target internal, melainkan mampu menghasilkan nilai bagi masyarakat.

Penguatan prinsip-prinsip tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan program strategis tidak hanya ditentukan oleh besarnya target pembangunan. Kualitas pengelolaan, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan menjaga akuntabilitas dalam setiap proses sama pentingnya untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan.