Komite Medik Minta Perbaikan Layanan dan Manajamen RSD Gunung Jati ke Wali Kota Cirebon

Komite Medik Desak Pembenahan Tata Kelola RSD Gunung Jati Cirebon

Beritanaya.com – Tekanan untuk membenahi layanan kesehatan di RSD Gunung Jati Cirebon kembali menguat. Komite Medik rumah sakit tersebut mengirimkan surat yang berisi keprihatinan sekaligus permintaan agar persoalan yang terjadi ditangani secara lebih serius oleh Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon.

Surat itu ditujukan kepada Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Ketua DPRD Kota Cirebon, serta Dewan Pengawas RSD Gunung Jati Cirebon pada Jumat, 25 September 2026. Langkah ini mencerminkan kegelisahan kalangan medis terhadap kondisi manajemen dan penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit daerah tersebut.

Komite Medik secara terbuka meminta Wali Kota Cirebon segera mengambil tindakan tegas. Dorongan itu muncul karena persoalan di RSD Gunung Jati tidak lagi dipandang sebagai isu internal semata, melainkan telah menjadi perhatian masyarakat Cirebon, Jawa Barat, hingga pemberitaan di tingkat nasional.

Persoalan Meluas dari Obat hingga Keuangan

Sejumlah isu yang muncul ke ruang publik memperlihatkan rumitnya tantangan yang dihadapi rumah sakit. Keluhan mengenai ketersediaan obat menjadi salah satu perhatian utama. Kekosongan stok obat dapat berdampak langsung pada proses penanganan pasien, sebab pelayanan medis membutuhkan dukungan farmasi yang memadai dan berkelanjutan.

Selain masalah obat, publik juga menyoroti dugaan pemotongan gaji pegawai yang berkaitan dengan data daftar hadir atau absensi. Isu tersebut menambah kekhawatiran mengenai perlindungan hak tenaga kesehatan dan karyawan. Bagi rumah sakit, kepastian terhadap hak pegawai berkaitan erat dengan suasana kerja, stabilitas organisasi, serta mutu pelayanan kepada masyarakat.

RSD Gunung Jati juga menghadapi persoalan utang yang nilainya disebut melampaui Rp100 miliar. Kondisi keuangan dengan beban sebesar itu menuntut penanganan yang menyeluruh, karena pembiayaan rumah sakit berkaitan dengan banyak kebutuhan penting, mulai dari pengadaan obat, operasional layanan, hingga pemenuhan kewajiban kepada pihak-pihak terkait.

Gabungan persoalan tersebut membuat pembenahan tidak cukup dilakukan secara parsial. Penyelesaian kekosongan obat, misalnya, tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan anggaran dan sistem pengadaan. Begitu pula persoalan pegawai yang perlu dilihat dalam kaitannya dengan tata kelola organisasi, administrasi kehadiran, dan kepastian hak karyawan.

Pelayanan Publik Menjadi Titik Utama

Rumah sakit daerah memegang fungsi penting sebagai bagian dari layanan publik. Karena itu, setiap gangguan dalam tata kelola berpotensi memengaruhi pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang membutuhkan akses pengobatan. Perhatian Komite Medik menempatkan keberlangsungan pelayanan sebagai salah satu hal yang perlu dijaga dalam proses perbaikan.

Akademisi Cirebon Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin sebelumnya juga meminta persoalan ini ditangani dengan pandangan yang serius dan menyeluruh. Ia menilai situasi di RSD Gunung Jati tidak dapat dipersempit hanya pada persoalan persediaan obat maupun tekanan keuangan.

“Ini bukan semata-mata persoalan kekurangan obat atau persoalan keuangan, tetapi sudah menyentuh aspek tata kelola rumah sakit, keberlangsungan pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak tenaga kesehatan serta karyawan,” ujar Adanf, Rabu (9/9/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembahasan mengenai RSD Gunung Jati mencakup beberapa lapisan persoalan sekaligus. Tata kelola yang baik diperlukan agar keputusan manajerial dapat dijalankan secara tertib, penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, dan kebutuhan pelayanan pasien tidak terabaikan.

Di sisi lain, keberlangsungan layanan publik berarti rumah sakit harus tetap mampu memberikan pelayanan kesehatan di tengah persoalan yang sedang dihadapi. Pasien membutuhkan kepastian bahwa layanan medis, obat-obatan, serta dukungan tenaga kesehatan tersedia saat diperlukan. Hal ini menjadikan percepatan penanganan sebagai kebutuhan yang penting bagi masyarakat.

Harapan atas Tindakan Pemerintah Daerah

Surat Komite Medik kepada wali kota, DPRD, dan dewan pengawas menjadi penanda bahwa persoalan tersebut membutuhkan perhatian dari unsur-unsur yang memiliki peran dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk memastikan rumah sakit daerah dapat menjalankan fungsinya secara layak, sementara pengawasan diperlukan agar perbaikan berjalan terarah.

Bagi DPRD Kota Cirebon, isu ini berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik dan kebijakan daerah. Dewan Pengawas RSD Gunung Jati juga berada dalam posisi penting untuk mencermati kondisi manajemen rumah sakit serta mendorong langkah korektif sesuai kewenangannya.

Komite Medik meminta adanya penanganan yang lebih baik dan sungguh-sungguh. Permintaan itu membawa pesan bahwa persoalan rumah sakit perlu ditanggapi dengan langkah yang mampu menjawab akar masalah, bukan hanya meredakan gejala yang tampak di permukaan.

Pembenahan RSD Gunung Jati pada akhirnya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan daerah. Kejelasan langkah, perbaikan pengelolaan, perlindungan bagi tenaga kesehatan dan karyawan, serta ketersediaan kebutuhan pelayanan menjadi hal-hal yang akan menentukan bagaimana rumah sakit tersebut menjalankan perannya ke depan.