Peluncuran Buku Feith, Bonnie Triyana Soroti Relevansi Demokrasi 1950-an

Bonnie Triyana Mengajak Membaca Ulang Pelajaran Demokrasi Konstitusional

Beritanaya.com – Perdebatan mengenai berakhirnya demokrasi konstitusional Indonesia pada dekade 1950-an masih menawarkan bahan refleksi penting bagi perkembangan politik masa kini. Sejarawan sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengangkat kembali perdebatan tersebut dalam peluncuran dan diskusi buku Keruntuhan Demokrasi Konstitusional di Indonesia karya Herbert Feith.

Acara itu berlangsung di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24/10). Dalam pengantarnya, Bonnie menempatkan karya Feith bukan sekadar sebagai pembacaan atas sejarah politik Indonesia, melainkan sebagai pintu untuk menilai cara demokrasi dibangun, diperdebatkan, serta dipahami di Indonesia.

Perdebatan Feith dan Benda

Salah satu bagian yang disoroti Bonnie adalah kritik sejarawan Harry J. Benda terhadap kerangka pemikiran Herbert Feith. Benda mempersoalkan kecenderungan Feith yang dipandang memakai ukuran demokrasi liberal parlementer Barat sebagai patokan utama dalam membaca pengalaman Indonesia.

“Benda berargumen bahwa demokrasi parlementer tahun 1950-1957 hanyalah fenomena sementara atau interlude yang diimpor dari luar dan diterima secara tipis di permukaan oleh masyarakat Indonesia,” ujar Bonnie.

Gagasan itu membuka pertanyaan mendasar: apakah demokrasi parlementer pada masa tersebut tumbuh dari pengalaman sosial-politik masyarakat Indonesia, atau terutama hadir sebagai bentuk kelembagaan yang dibawa oleh tuntutan zaman? Pertanyaan tersebut tetap penting karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilu, parlemen, dan pergantian pemerintahan, tetapi juga dengan penerimaan publik terhadap aturan main politik.

Bonnie menilai pertukaran gagasan antara Feith dan Benda tidak kehilangan daya tariknya meski telah berlangsung puluhan tahun. Perbedaan keduanya memperlihatkan bahwa penjelasan mengenai runtuhnya demokrasi tidak bisa dipersempit pada satu faktor saja, baik kelembagaan, elite politik, maupun pengaruh internasional.

“Bagi saya, perdebatan antara Feith dengan Benda yang sudah berlalu selama 62 tahun masih terus mengusik pikiran dan menimbulkan banyak pertanyaan,” tegasnya.

Elite Politik dan Dua Corak Kepemimpinan

Dalam buku tersebut, Feith mengemukakan pemetaan elite politik Indonesia ke dalam dua kecenderungan. Kelompok pertama disebut administrator, yakni figur yang berorientasi pada penyelesaian persoalan. Kelompok kedua adalah solidarity makers, atau symbol-wielders, yang menekankan kemampuan membangun ikatan, simbol, dan solidaritas politik.

Pembagian itu membantu pembaca melihat adanya perbedaan penekanan dalam kepemimpinan politik: antara kebutuhan mengelola persoalan praktis negara dan kebutuhan membentuk dukungan sosial yang luas. Namun, Benda memandang kategorisasi tersebut terlalu menyederhanakan keadaan politik Indonesia yang jauh lebih rumit.

Bonnie tidak menutup mata terhadap kritik itu. Meski demikian, ia memandang tesis Feith tetap berguna sebagai alat untuk memahami tarik-menarik antara orientasi teknokratis dan politik solidaritas dalam kehidupan bernegara. Dalam demokrasi, dua kecenderungan tersebut sering kali hadir bersamaan, saling melengkapi, tetapi juga dapat saling berbenturan ketika arah kebijakan dan kepentingan politik dipertarungkan.

Demokrasi dalam Latar Geopolitik Pascaperang

Bonnie juga menghubungkan kelahiran demokrasi Indonesia dengan suasana dunia setelah Perang Dunia II. Pada periode itu, Indonesia yang baru merdeka perlu menentukan posisi politiknya di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional. Pendirian lembaga dan praktik demokrasi tidak dapat dilepaskan dari konteks tersebut.

Ia menyinggung Maklumat X November 1945 yang membuka ruang bagi sistem multipartai. Kehadiran banyak partai memperlihatkan upaya untuk membangun kehidupan politik yang lebih terbuka sekaligus menegaskan karakter Indonesia di hadapan dunia internasional.

Para elite pada masa itu berupaya menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara boneka fasis. Karena itu, pilihan politik yang diambil tidak hanya berbicara soal pengaturan kekuasaan di dalam negeri, tetapi juga menyangkut penegasan identitas Indonesia sebagai negara merdeka dalam peta global yang sedang berubah.

“Demokrasi di Indonesia lahir bukan karena aspirasi organik rakyat yang berakar dari tradisi sejarah dan kebudayaannya, melainkan kebutuhan pragmatis menentukan posisi di dalam pertarungan geopolitik pasca-Perang Dunia Kedua,” jelasnya.

Pernyataan tersebut memberi sudut pandang bahwa demokrasi Indonesia sejak awal memiliki sejarah yang kompleks. Ia lahir dalam perjumpaan antara perjuangan kemerdekaan, kebutuhan membangun legitimasi negara, persaingan geopolitik, dan keragaman kekuatan politik di dalam negeri.

Membaca Sejarah untuk Memahami Masa Kini

Diskusi atas karya Feith memperlihatkan pentingnya menelaah sejarah politik tanpa memperlakukannya sebagai cerita yang telah selesai. Masa demokrasi parlementer 1950-1957 menyimpan pelajaran tentang tantangan membangun konsensus, menjaga legitimasi institusi, mengelola persaingan antar-elite, serta mempertemukan cita-cita demokrasi dengan kondisi sosial yang nyata.

Perdebatan akademik juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak pernah berdiri hanya melalui rancangan institusi. Keberlangsungannya membutuhkan keterhubungan antara sistem politik, pengalaman masyarakat, kepemimpinan, dan kemampuan negara menjawab persoalan publik. Karena itu, membaca kembali perbedaan pandangan Feith dan Benda dapat membantu memperluas cara pandang terhadap perjalanan demokrasi Indonesia.

Peluncuran buku di Taman Ismail Marzuki tersebut menjadi ruang untuk menghidupkan kembali pertanyaan-pertanyaan besar tentang fondasi demokrasi. Bukan untuk mencari jawaban tunggal atas sejarah 1950-an, melainkan untuk memahami bahwa persoalan representasi, legitimasi, solidaritas, dan tata kelola tetap menjadi bagian dari percakapan politik Indonesia hingga kini.