Kemenkum NTB Serap Strategi Optimalisasi Pelindungan Produk Unggulan Daerah

Kemenkum NTB Dalami Strategi Perlindungan Produk Daerah melalui Indikasi Geografis

Beritanaya.com – Upaya melindungi produk unggulan daerah agar memiliki kepastian hukum sekaligus nilai ekonomi yang lebih kuat menjadi perhatian Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Pada Senin, 28 September 2026, jajaran Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting.

Forum tersebut mengangkat tema “Reformulasi Kebijakan Indikasi Geografis: Menuju Optimalisasi Pelindungan dan Monetisasi Produk Unggulan Daerah”. Pembahasan ini relevan bagi daerah yang memiliki hasil alam, kerajinan, maupun produk khas dengan karakter dan reputasi yang terkait erat dengan wilayah asalnya.

Dari NTB, kegiatan diikuti Kepala Divisi Pelayanan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga bersama Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kanwil Kemenkum NTB. Kehadiran mereka menjadi bagian dari penguatan pemahaman terhadap arah kebijakan Indikasi Geografis, termasuk peluang penerapannya bagi produk-produk daerah.

Perlindungan Tidak Berhenti pada Pendaftaran

Indikasi Geografis atau IG merupakan instrumen perlindungan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan asal suatu produk. Nilai khas produk dapat muncul dari kondisi geografis, faktor alam, keterampilan masyarakat setempat, atau tradisi produksi yang berkembang di daerah tertentu. Karena itu, pembahasan IG tidak hanya menyangkut administrasi pendaftaran, tetapi juga keberlanjutan pengelolaan setelah perlindungan diperoleh.

Sejumlah narasumber dalam diskusi membedah berbagai aspek penguatan tata kelola IG. Materi yang dibahas mencakup hasil analisis serta evaluasi kebijakan, pemanfaatan IG sebagai aset ekonomi, dan pengembangan pola perlindungan yang bertumpu pada peran komunitas.

Perspektif tersebut menempatkan produk unggulan daerah bukan sekadar sebagai komoditas, melainkan sebagai identitas yang perlu dijaga bersama. Perlindungan yang baik dapat membantu memastikan penggunaan nama produk tetap sesuai dengan karakter, standar mutu, dan asal yang melekat padanya.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menyoroti perlunya pendekatan kebijakan yang menyeluruh. Ia menilai persoalan tidak cukup ditelaah hanya melalui aturan pada tingkat peraturan menteri, melainkan perlu dikaitkan pula dengan regulasi yang lebih tinggi. Dengan cara tersebut, rekomendasi kebijakan diharapkan lebih tepat guna dan dapat diterapkan secara nyata.

“Tujuan utama pelindungan Indikasi Geografis bukan sekadar meningkatkan jumlah pendaftaran, melainkan menciptakan kepastian hukum dan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat serta daerah asal produk,” ujar Andry Indrady.

Komunitas Memegang Peran Penting

Dalam pengelolaan Indikasi Geografis, komunitas pemegang IG memiliki posisi yang sangat penting. Perlindungan terhadap nama dan reputasi produk perlu berjalan seiring dengan keterlibatan pihak-pihak yang memahami proses produksi serta ciri khas produk tersebut dari dekat.

Andry juga menekankan penguatan tata kelola yang bersifat partisipatif. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, konsistensi dalam menjaga mutu, serta penggunaan identitas produk sesuai ketentuan menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan perlindungan IG.

Hal ini penting karena reputasi sebuah produk daerah dibangun dalam waktu panjang. Ketika kualitas tidak dijaga atau identitas produk digunakan secara tidak tepat, kepercayaan terhadap produk tersebut dapat terdampak. Sebaliknya, pengelolaan yang teratur memberi dasar bagi masyarakat dan daerah asal untuk memperoleh manfaat yang lebih nyata dari kekhasan produk mereka.

Diskusi kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa monetisasi produk unggulan memerlukan lebih dari sekadar pengakuan formal. Nilai ekonomi dapat tumbuh apabila perlindungan hukum disertai tata kelola yang aktif, standar kualitas yang dipelihara, dan peran komunitas yang kuat dalam menjaga ciri produk.

Relevansi bagi Pengembangan Produk Khas NTB

Bagi NTB, pendalaman strategi Indikasi Geografis dapat menjadi bekal dalam melihat potensi perlindungan bagi produk-produk yang memiliki keterkaitan kuat dengan daerah asalnya. Setiap produk khas memiliki kebutuhan pengelolaan yang berbeda, sehingga kebijakan yang disusun perlu memperhatikan kondisi komunitas, karakter produk, serta keberlanjutan pengawasannya.

Partisipasi Kanwil Kemenkum NTB dalam forum ini menunjukkan perhatian terhadap penguatan kebijakan berbasis kekayaan lokal. Pemahaman yang diperoleh dari diskusi dapat mendukung penyusunan langkah yang lebih terarah, terutama dalam mendorong perlindungan produk daerah secara efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, Indikasi Geografis bukan hanya tentang menambahkan status perlindungan pada sebuah produk. Instrumen ini berkaitan dengan kepastian hukum, pemeliharaan kualitas, penghargaan atas pengetahuan dan kerja komunitas, serta peluang agar nilai khas suatu daerah dapat dikelola secara berkelanjutan.

Melalui pembahasan lintas aspek dalam Diskusi Strategi Kebijakan 2026, perhatian terhadap IG diarahkan pada tujuan yang lebih luas: memastikan produk unggulan daerah terlindungi secara layak, dikelola dengan baik, dan mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi wilayah asal serta masyarakat yang menjaganya.